Bantuan Konglomerat Di Program Rumah Prabowo Disebut Tembus Rp500 M

Jakarta, CNN Indonesia --

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait namalain Ara menyebut support para konglomerat untuk program 3 juta rumah Presiden Prabowo Subianto sudah mencapai Rp500 miliar.

Bantuan-bantuan itu melalui biaya tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Para pengusaha itu membangun rumah untuk dibagikan cuma-cuma ke masyarakat.

"Kami sudah mungkin sekitar Rp400 miliar-Rp500 miliar itu dari CSR, dari pengusaha," kata Ara dalam rapat kerja (raker) dengan Komisi V DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (30/4).

"Jangan-jangan kelak tahun ini berakhir, mudah-mudahan bisa lebih banyak daripada Rp800 miliar, anggaran negara itu Pak," ujar Ara tertawa.

Dia menjelaskan PT Harum Energy/PT Santan Batubara menyumbang 30 unit rumah panggung di Muara Angke, Jakarta, dengan nilai Rp4,5 miliar. Lalu, Agung Sedayu Group bakal membangun 250 rumah di Tangerang.

Adaro Group membangun 500 unit rumah di Kalimantan Selatan. Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia bakal merenovasi 2.000 rumah di Jakarta.

Selain itu, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) bakal merenovasi 500 rumah di Jakarta dan Bangka Belitung.

Ara menyampaikan pemerintah hanya memfasilitasi para pengusaha untuk membangun rumah untuk rakyat. Dia memastikan tak ada sepeser duit pun nan dititipkan pengusaha ke kementerian.

"Ini kita menjaga kepercayaan orang. Jadi, saya tidak terima uang, tidak terima barang," ujar Ara.

Sebelumnya, Prabowo mencanangkan program 3 juta rumah. Dia mau membangun dan merenovasi rumah untuk rakyat sebanyak 3 juta unit per tahun.

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah mengatakan kemungkinan program itu belum terwujud sepenuhnya tahun ini.

Dia berbicara APBN 2025 hanya Rp800 miliar. Menurutnya, duit itu hanya bisa membiayai pembaharuan 40 ribu rumah dan akomodasi likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) 220 ribu unit.

"APBN di era Pak Prabowo kelak bakal disahkan alias dimulai dibahas pada proposal anggaran 16 Agustus 2025 tahun ini. Itu APBN 2026. Karena itu sebenarnya seluruh program Bapak Presiden itu baru bakal masuk di APBN 2026," ungkap Fahri pada bertemu pers di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa (29/4).

[Gambas:Video CNN]

(dhf/pta)