Bos Djp Pede Setoran Pajak Melaju Kencang Tahun Ini

Jakarta, CNN Indonesia --

Direktur Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Bimo Wijayanto optimistis penerimaan pajak tetap tumbuh sepanjang 2026.

Optimisme Bimo bukan tanpa alasan. Pada Januari-Februari, laju penerimaan pajak tumbuh 30,4 persen (yoy). Kemudian, penerimaan tetap melaju 20,7 persen pada Januari-Maret.

"Sepanjang tahun pernah tumbuh 30 persen kemudian 20 persen, jadi silakan dihitung. Kami optimistis tidak ada perlambatan," ujar Bimo di KPP Madya Jakarta Pusat, Kamis (30/4).

Menurut Bimo, hingga 29 April 2026, keahlian penerimaan pajak tetap tumbuh di atas 18 persen. Ia menilai ini nomor nan wajar lantaran adanya penurunan aktivitas ekonomi sementara akibat libur panjang dari beberapa hari besar keagamaan.

"Libur panjang dari umat Islam, Nasrani, dan Hindu di bulan nan sama pasti ada slowing down economic activity, tapi nomor sementara sampai 29 April tetap di atas 18 persen," ujar Bimo.

Guna mencapai sasaran penerimaan pajak 2026 sebesar Rp2.357,7 triliun, dia menyiapkan sejumlah strategi. Bimo menekankan upaya memperluas pedoman pajak sekaligus meningkatkan kepatuhan wajib pajak nan sudah ada.

Ia menyebut seluruh jejeran DJP, mulai dari pemeriksa hingga penyuluh, difokuskan untuk mendorong kepatuhan tersebut.

"Strateginya memperluas pedoman dan membikin pedoman nan sudah ada semakin patuh. Anggota kami di lapangan semuanya kerja keras," ujar Bimo.

Selain itu, dia mengatakan DJP juga mengoptimalkan sistem Coretax nan telah dilengkapi fitur prepopulated data. Melalui sistem ini, info transaksi wajib pajak sudah terintegrasi dari beragam sumber, sehingga pelaporan menjadi lebih transparan.

Menurut dia, SPT sekarang susah direkayasa lantaran info transaksi sudah tersedia dari pemberi kerja, supplier, konsumen, hingga lembaga jasa keuangan.

"Kita bisa memandang teman-teman bisa mendapat pengalaman bahwa SPT sudah susah untuk, dalam tanda kutip direkayasa, lantaran informasi-informasi mengenai dengan transaksi sudah ada di situ semua," ucap Bimo.

DJP disebut juga mulai mengarahkan penggalian penerimaan ke sektor ekonomi digital. Langkah ini mencakup pemajakan transaksi digital hingga pengawasan pada aset dan mata duit digital.

Di sisi lain, penegakan norma juga diperkuat untuk memberikan pengaruh jera dan meningkatkan kepatuhan. Bimo memastikan keahlian penegakan norma pajak bakal terus ditingkatkan dan dilaporkan secara berkala.

"Untuk deterrent effect, kita juga menegakkan banyak sekali penegakan hukum. Kami bakal rilis untuk kuartal satu mengenai dengan keahlian kita di beragam upaya proses di Direktorat Jenderal Pajak," ujar Bimo. 

[Gambas:Video CNN]

(dhz/sfr)

Add as a preferred
source on Google