Catatan Dpr Soal Pembentukan Holding Bumn Logistik Di Bawah Pt Pos

Jakarta, CNN Indonesia --

DPR RI mengingatkan perlunya mitigasi dalam pembentukan holding BUMN logistik nan rencananya bakal di bawah naungan PT Pos Indonesia. Merger ini melibatkan 21 BUMN di sektor losistik.

Anggota Komisi VI DPR RI Askweni mengatakan perubahan struktur organisasi besar-besaran itu pasti bakal memicu gejolak di internal perusahaan nan kudu segera dimitigasi.

Ia pun menekankan pentingnya kesiapan manajemen dalam menghadapi potensi penolakan alias resistensi dari para tenaga kerja nan terdampak oleh perubahan posisi maupun hierarki.

Selain aspek sumber daya manusia, mitigasi akibat melalui penguatan digitalisasi menjadi poin krusial nan disoroti Askweni guna menjamin keamanan transaksi masyarakat di ribuan titik layanan.

Askweni mengingatkan agar jangan sampai nama besar BUMN disalahgunakan oleh pihak tidak bertanggung jawab untuk tindak pidana nan merugikan publik.

"Jangan sampai aset kita, nama baik kita, Pos Indonesia ini dipakai oleh orang-orang penipu melalui SMS-SMS penipuan. Pengawasan itu penting, jangan sampai di ribuan titik itu peralatan alias titipan masyarakat lenyap alias dananya hilang," ujar Askweni dalam keterangan resmi, Junat (17/4).

Ia juga meminta pembentukan holding BUMN logistik di bawah PT Pos Indonesia tidak boleh terjebak pada urusan komersial alias sekadar mencari untung semata.

Askweni mengapresiasi langkah merger BUMN logistik. Apalagi, urgensi pembentukan holding ini diperkuat oleh info nan menunjukkan bahwa ekosistem logistik BUMN tetap terpecah ke dalam lebih dari 20 entitas nan melangkah sendiri-sendiri.

Menurutnya, fragmentasi ini mengakibatkan inefisiensi operasional nan serius, nan berakibat pada penurunan pendapatan PT Pos Indonesia hingga 21 persen dan untung bersih nan merosot tajam sebesar 56 persen.

Ia menilai tanpa integrasi nan kuat nan didukung dengan moda transportasi lain seperti PT Kereta Api Indonesia (KAI), biaya logistik nasional bakal tetap tinggi dan terus membebani daya saing ekonomi Indonesia di kancah global.

Untuk memutus rantai inefisiensi tersebut, Askweni mendorong pemerintah untuk mengambil langkah berani dengan menyatukan sistem logistik di bawah satu kendali nan terpusat.

Ia menyarankan pemanfaatan aset historis PT Pos nan telah berumur lebih dari 200 tahun sebagai modal utama, mulai dari lahan, bangunan, hingga sumber daya manusia nan sudah mumpuni.

"Kita menggunakan kekuasaan negara untuk memaksa ini jadi satu sistem, sistem gimana terpadu, terpusat ke jasa logistik menggunakan kekuatan nan kita miliki," pungkasnya.

Holding BUMN Logistik rencananya bakal di bawah kendali PT Pos Indonesia. Tujuan merger BUMN ini adalah mengintegrasikan jasa logistik end-to-end (gudang, truk, kapal, pesawat) guna menurunkan ongkos logistik nasional dan meningkatkan efisiensi.

Konsolidasi ini melibatkan 21 perusahaan/anak upaya BUMN pada 2026, mencakup pergudangan, pengiriman, dan transportasi darat-laut.

[Gambas:Youtube]

(pta)

Add as a preferred
source on Google