Efek Rumah Kaca Menggebrak Dalam Aksi May Day Di Depan Dpr

Band Efek Rumah Kaca. (CNN Indonesia/ Adi Ibrahim)

Jakarta, CNN Indonesia --

Grup musik Efek Rumah Kaca (ERK) tampil menggebrak membujuk para peserta tindakan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026 untuk menyanyi berbareng di depan Gedung DPR, Jumat (1/5) petang.

Beberapa lagu hits ERK dibawakan dalam tindakan demo nan digawangi massa campuran pekerja dari Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), Gerakan Buruh Bersama Rakyat (GEBRAK), hingga mahasiswa tersebut.

Lagu-lagu nan dibawakan ERK untuk membikin para demonstran dalam satu koor nyanyi berbareng di antaranya adalah 'Seperti Rahim Ibu', 'Mosi Tidak Percaya', dan 'Udara'.

Selain ERK, band-band alias musisi indie lain pun turut naik ke panggung musik dadakan di depan DPR.

Imbas tindakan May Day 2026 nan digelar massa campuran KASBI hingga Gebrak ini,  kepolisian telah menutup Jalan Gatot Subroto depan Gedung DPR nan mengarah ke Slipi.

Akibatnya, kendaraan dari arah Semanggi menuju Slipi dialihkan melalui jalur pengganti seperti Jalan Asia Afrika alias Jalan Gerbang Pemuda.

Sementara kendaraan nan bakal menuju area Senayan disarankan menggunakan jalur pengganti guna menghindari kepadatan.

Selain itu, Jasa Marga dan kepolisian melakukan penutupan sementara akses keluar Slipi pada KM 09+650 Ruas Tol Dalam Kota arah Grogol imbas tindakan demo di depan Gedung DPR,

"Atas diskresi pihak kepolisian, mulai pukul 13.26 WIB, akses keluar Slipi pada KM 09+650 Ruas Tol Dalam Kota arah Grogol diberlakukan penutupan sementara secara situasional guna mendukung kelancaran pengaturan lampau lintas di sekitar letak kegiatan," kata Senior Manager Representative Office 2 Jasamarga Metropolitan Tollroad, Ginanjar Bekti dalam keterangannya.

Buntut penutupan sementara itu, pengguna jalan nan menuju area tersebut diimbau menggunakan akses keluar pengganti melalui Gerbang Tol Tomang, Tanjung Duren alias akses terdekat lainnya sesuai kondisi lampau lintas di lapangan.

Tuntutan KASBI dkk

Selain di depan DPR, pada Jumat pagi tadi ada gelaran peringatan May Day nan dihadiri Presiden RI Prabowo Subianto dan sejumlah jejeran pembantunya.

Sementara itu, Ketua Umum KASBI  Sunarno membeberkan argumen pihaknya tak mengikuti aktivitas peringatan Hari Buruh alias May Day berbareng Presiden Prabowo Subianto di Monas.

Sunarno menyebut langkah itu diambil bukan lantaran pihaknya membenci pemerintahan. Namun, lantaran memandang kondisi ketenagakerjaan di Indonesia nan tetap buruk.

"Memang kami sengaja melakukan tindakan di gedung DPR, tidak di Monas berbareng Presiden. Kami juga diundang, tapi bukan berfaedah kami apa, membenci pemerintahan dan lain sebagainya," kata Sunarno saat audiensi dengan ketua DPR RI di komplek parlemen, Jumat pagi jelang siang.

"Tapi, dengan situasi nan terjadi saat ini alias kondisi ketenagakerjaan nan ada saat ini tetap sangat buruk, artinya kami tetap mau menyuarakan apa nan menjadi aspirasi dari kawan-kawan di grassroot," sambungnya.

Dalam kesempatan itu, Sunarno turut menyampaikan sejumlah tuntutan nan diusung dalam peringatan May Day tahun ini.

Pertama, mengenai pembuatan UU Ketenagakerjaan baru sebagai tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

"Kami meminta kepada DPR untuk segera melakukan pembahasan Undang-Undang Ketenagakerjaan nan pro pekerja dengan melibatkan unsur-unsur dari serikat buruh. Karena jika tidak melibatkan unsur-unsur dari serikat buruh, kami rasa secara substansi pasti tidak bakal sesuai dengan apa nan menjadi tuntutan kaum pekerja selama ini," tutur dia.

Kemudian, soal sistem pengupahan di Indonesia. Sunarno meminta pemerintah dan DPR untuk bersinergi dalam menyikapi tentang disparitas bayaran pekerja di Indonesia.

Selanjutnya, Sunarno juga soal sistem outsourcing, kerja kontrak, pemagangan apalagi mungkin harian lepas.

Hal lain nan juga menjadi sorotan soal ratifikasi konvensi ILO 188 tentang pekerja perikanan alias kelautan alias maritim dan ratifikasi konvensi ILO 190 lantaran di Indonesia belum diratifikasi tentang tindakan kekerasan alias pelecehan di bumi kerja.

"Nah mestinya apa pemerintah kita bisa melakukan ratifikasi itu," ucap Sunarno.

(dis/kid)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNN]