Jusuf Hamka Prediksi Tarif Tol Naik Jika Dipungut Pajak

Jakarta, CNN Indonesia --

Pemilik PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP) Jusuf Hamka memprediksi tarif jalan tol naik andaikan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Kendati, dia tidak merinci besaran kenaikan nan mungkin terjadi.

"Kalau tambah PPN kan berfaedah harusnya naik (tarifnya)," ujar Jusuf ketika ditemui di instansi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Kamis (23/4).

Jusuf menegaskan pihaknya bakal mengikuti kebijakan pemerintah mengenai rencana tersebut. Ia menyebut perusahaan siap mematuhi keputusan nan diambil pemerintah.

"Kemarin begitu ada berita, saya dengan teman-teman dewan mengatakan semua sepakat ikut apa pemerintah punya mau. Pemerintah pasti memberikan nan terbaik. Pokoknya apa nan terbaik buat pemerintah, baik buat kami. Kami obedient (patuh)," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Jusuf juga menyinggung piutang pemerintah kepada dirinya sebesar Rp800 miliar nan hingga sekarang belum dibayarkan.

Ia berambisi jika PPN jalan tol diterapkan, pemerintah juga dapat menyelesaikan tanggungjawab tersebut.

Jusuf memang tengah berpolemik dengan Kementerian Keuangan mengenai utang negara kepadanya sebesar Rp800 miliar nan diklaim belum dibayarkan.

Namun pada 19 Juni 2023, kasus nan bermulai sejak 1998 tersebut membikin Jusuf menyatakan legawa andaikan pembayaran itu tidak kunjung direalisasikan pemerintah.

"Syukur-syukur dengan dapat PPN, biaya kita nan tetap nyangkut Rp800 miliar nan belum dibayar bisa dikembalikan. Ya kita ikut sama pemerintah, tapi bantuin dong kita," ujar Jusuf.

Ia lampau menyinggung gimana pemerintah biasanya mengenakan denda andaikan wajib pajak terlambat bayar kewajiban.

Oleh lantaran itu, dia meminta agar pemerintah juga memperhatikan tanggungjawab pembayaran kepada pihaknya.

"Nah, kami sekarang dukung pemerintah, tapi jangan lupa ada tanggungjawab sama kami Rp800 miliar. Tolong dibantu dong. Kami kan bangun negeri ini buat bangun jalan," ucap Jusuf.

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah menyiapkan rancangan peraturan untuk memungut PPN atas penyerahan jasa jalan tol.

Rencana tersebut dimuat dalam Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Tahun 2025-2029.

Renstra itu tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-252/PJ/2025 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2025-2029, nan diteken Dirjen Pajak Kemenkeu Bimo Wijayanto pada 19 Desember 2025

Alasan DJP mengenakan PPN 11 pada jalan tol merupakan upaya memperluas pedoman pajak dalam rangka pengenaan pajak nan lebih adil, serta demi menggenjot penerimaan negara.

"Mekanisme pemungutan PPN atas penyerahan jasa jalan tol nan dapat meningkatkan penerimaan negara," tulis Keputusan Direktur Jenderal Pajak tersebut nan dimuat dalam Renstra.

Dalam arsip itu, DJP menyusun Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (RPMK) tentang memperluas pedoman pajak dalam rangka pengenaan pajak nan lebih adil.

RPMK tersebut mempunyai tiga urgensi pembentukan. Pertama, pemberian landasan norma penyempurnaan sistem pemungutan pajak atas transaksi digital luar negeri.

Kedua, pemberian landasan norma bagi pajak karbon. Ketiga, pemberian landasan norma sistem pemungutan PPN atas penyerahan jasa jalan tol.

Dokumen itu juga menjelaskan RPMK tentang Memperluas Basis Pajak dalam Rangka Pengenaan Pajak nan Lebih Adil nan bakal mengatur tiga poin utama.

Pertama, pemungutan pajak atas transaksi digital luar negeri nan telah diselesaikan pada 2025. Kedua, pajak karbon direncanakan rampung pada 2026. Ketiga, sistem pemungutan PPN atas jasa jalan tol ditargetkan selesai pada 2028.

"Mekanisme pemungutan PPN atas penyerahan jasa jalan tol, rencana diselesaikan pada tahun 2028," imbuh putusan tersebut.

[Gambas:Video CNN]

(sfr)

Add as a preferred
source on Google