Jakarta, CNN Indonesia --
Pemerintah mendorong ekspansi pedoman penanammodal institusional pasar modal. Salah satu caranya dengan membuka ruang lebih besar bagi BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan hingga biaya pensiun untuk meningkatkan porsi investasi pada saham berkualitas.
Menteri Koordinator Bidang PerekonomIan Airlngga Hartarto mengungkapkan pemisah penempatan investasi saham BPJS dan biaya pensiun nan sebelumnya maksimal 10 persen dapat ditingkatkan hingga 20 persen.
"Indonesia membuka sempatan untuk biaya pensiun untuk melakukan investasi di saham-saham nan baik, di saham-saham dengan esensial kuat, di mana itu dibuka dari 10 persen itu sejak tahun 2015 itu menjadi bisa sampai 20 persen untuk meletakkan investasinya di pasar modal," ujar Airlangga dalam Indonesia Economic Summit (IES) 2026 di Shangri-La Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa (3/2).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"(Peningkatan porsi investasi saham itu) termasuk BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan. Ini tentu nan saham nan fundamentalnya kuat antara lain LQ45," sambung Airlangga.
Airlangga mengungkapkan ekspansi pedoman penanammodal institusional merupakan bagian dari agenda reformasi pasar modal Indonesia nan bertumpu pada empat pilar ialah likuiditas, transparansi, tata kelola, dan penegakan hukum.
Reformasi ini ditujukan untuk memperkuat struktur pasar sekaligus memulihkan kepercayaan penanammodal usai Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sempat terperosok 8 persen pekan lalu.
Respons awal pasar terhadap kebijakan tersebut mulai terlihat dari pergerakan IHSG nan kembali menguat ke area hijau dan bergerak di kisaran level 8.000-an pada perdagangan Selasa (3/2).
"Hari ini (Selasa) pasar modal sudah kembali ke area hijau. Ini respons nan positif dari pasar," kata Airlangga.
Airlangga menjelaskan salah satu konsentrasi utama reformasi adalah peningkatan likuiditas melalui penguatan porsi saham publik alias free float.
Pemerintah mendorong kenaikan pemisah minimal free float dari sebelumnya 7,5-10 persen menjadi 15 persen. Langkah ini diharapkan memperdalam pasar dan meningkatkan aktivitas perdagangan saham.
Selain likuiditas, aspek transparansi juga diperketat melalui penyesuaian ketentuan keterbukaan informasi. Ambang pemisah kepemilikan saham kategori 'others' nan wajib dilaporkan diturunkan dari 5 persen menjadi 1 persen. Dengan kebijakan ini, kepemilikan saham di atas 1 persen wajib diungkap, termasuk info ultimate beneficiary owner.
"Di atas 1 persen kudu di-disclose termasuk ultimate beneficiary owner-nya. Ini sebetulnya mudah lantaran di KSEI sudah berbasis digital, datanya sudah ada, tinggal disclosure-nya saja," ujar Airlangga.
Percepatan reformasi pasar modal RI dilakukan setelah Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) babak belur hingga menyebabkan penghentian perdagangan sementara (trading halt) pekan lalu.
Indeks babak belur setelah Morgan Stanley Capital International (MSCI) mengumumkan pembekuan sementara perlakuan indeks untuk saham-saham Indonesia.
Kebijakan itu mencakup pembekuan seluruh kenaikan berat saham Indonesia, penghentian penambahan saham baru ke dalam indeks MSCI, serta tidak adanya kenaikan kelas saham di seluruh segmen indeks.
Ambrolnya IHSG pekan lampau sampai membikin Direktur Utama BEI Iman Rachman mengundurkan diri.
Pengunduran itu disusul mundur massal empat pejabat Otoritas Jasa Keuangan (OJK), termasuk Ketua DK OJK Mahendra Siregar dan Wakil Ketua OJK Mirza Adityaswara.
Pada Selasa kemarin, IHSG sukses bangkit dan condong bergerak di area hijau dengan ditutup menguat 2,52 persen ke level 8.122.
[Gambas:Video CNN]
(del/sfr)
2 jam yang lalu
English (US) ·
Indonesian (ID) ·