Purbaya Emosi Bahas Konflik Lahan Batam Di Sidang Debottlenecking

Jakarta, CNN Indonesia --

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengaku sempat tersulut emosi saat memimpin sidang debottlenecking nan membahas beragam hambatan investasi di Indonesia, Jumat (13/3).

Emosinya terpancing ketika memasuki agenda ketiga rapat nan menyinggung bentrok pengelolaan lahan di Batam nan dinilai berkepanjangan dan belum mempunyai kejelasan kebijakan.

Persoalan nan dihadapi PT Galang Bumi Industri di Batam itu bukan sekadar masalah perizinan, melainkan bentrok nan lebih mendasar mengenai tumpang tindih kewenangan pengelolaan lahan di wilayah tersebut.

"Kalau nan ketiga kan marah-marah. Saya juga baru lihat. Itu sebetulnya bukan masalah izin saja. Kalau izin saja kan gampang," ujar Purbaya kepada wartawan usai rapat di Jakarta.

Purbaya menilai terdapat persoalan struktural mengenai siapa nan mempunyai kewenangan mengelola lahan di area tersebut, apakah berada di bawah BP Batam alias pihak lain.

Ia pun mempertanyakan kejelasan arah kebijakan dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian agar ketidakpastian tersebut tidak terus menghalang investasi.

"Kalau BP Batam mau ambil alih ya biar saja, selama mereka mampu. Tapi saya belum clear kebijakannya seperti apa di Kemenko Perekonomian. Makanya saya tanya tadi, sebenarnya kebijakan Anda apa?" ujarnya.

Purbaya mengatakan pihak mengenai telah meminta waktu sekitar dua minggu untuk merumuskan sikap pemerintah mengenai bentrok pengelolaan lahan di Batam.

"Mereka minta waktu dua minggu, suruh clear, sehingga kita tidak berlarut-larut. Habis itu kita melangkah ke depan dan memastikan posisi nan pemerintah ambil bisa dijalankan dengan baik," kata dia.

Sidang debottlenecking yang dipimpin Purbaya sendiri membahas tiga agenda utama mengenai halangan investasi dan operasional sejumlah perusahaan besar di Indonesia. 

Agenda pertama menyangkut hambatan nan dialami PT Samator Indo Gas Tbk mengenai proses perizinan impor di Kementerian Perdagangan. Purbaya menyebut peralatan perusahaan tersebut telah tiba di Indonesia, namun izin dari kementerian mengenai belum terbit.

"Samator juga ada sedikit masalah di perizinan, di mana barangnya sudah datang tapi izin dari perdagangan belum keluar. Tapi itu bakal dibereskan dalam waktu singkat," terangnya.

Ia memastikan pemerintah bakal mengirim tim untuk berkoordinasi dengan Kemendag guna mempercepat penyelesaian masalah tersebut.

"Saya pikir sebelum Senin juga selesai. Nanti kita kirim tim ke sana untuk obrolan dengan Kementerian Perdagangan," ujarnya.

Agenda kedua membahas lamanya proses pengurusan Standar Nasional Indonesia (SNI). Purbaya menilai proses sertifikasi nan dapat menyantap waktu lebih dari satu tahun terlalu lama bagi bumi usaha.

Ia meminta Kementerian Perindustrian memperjelas standar waktu pelayanan alias service level agreement (SLA) dalam proses publikasi SNI.

"SLA-nya belum terlalu clear berapa hari mereka bisa dapat SNI. Kalau kita lihat kan rata-rata setahun lebih. Harusnya kelamaan itu," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

(lau/sfr)

Add as a preferred
source on Google