Purbaya Tegaskan Tak Ada Rencana Pungut Pajak Kapal Di Selat Malaka

Jakarta, CNN Indonesia --

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pernyataannya mengenai wacana pengenaan pajak bagi kapal nan melintasi Selat Malaka bukanlah rencana serius pemerintah.

Purbaya mengatakan buahpikiran tersebut hanya berkarakter ilustrasi dan tidak pernah masuk dalam agenda kebijakan. Hal itu dia sampaikan menyusul polemik atas pernyataannya dalam Simposium PT SMI 2026 di Jakarta.

"Konteksnya bukan serius. Kita belum pernah merencanakan untuk munguti pajak di situ," ujar Purbaya di Jakarta, Jumat (24/4).

Ia menegaskan, Indonesia memahami ketentuan internasional nan bertindak di jalur pelayaran global, sehingga tidak memungkinkan adanya pungutan sepihak terhadap kapal nan melintas.

"Jadi enggak bisa mengenakan tarif untuk kapal-kapal selain bentuknya servis alias servis anak buah kapal nan mau ganti," jelasnya.

Purbaya sebelumnya sempat berandai-andai kapal nan melintasi Selat Malaka dapat dikenakan tarif seperti praktik di Selat Hormuz. Ia menyinggung posisi strategis Indonesia dalam jalur perdagangan dan daya global.

Mengutip pengarahan Presiden Prabowo Subianto, Purbaya menyebut Indonesia bukan negara pinggiran lantaran berada di lintasan utama pelayaran dunia.

"Arahan presiden, Indonesia ini bukan negara pinggiran. Kita ada di jalur strategis perdagangan dan daya dunia," kata Purbaya dalam aktivitas Simposium PT SMI di Hotel AYANA Midplaza, Jakarta, Rabu (22/4).

Ia juga mencontohkan kebijakan Iran nan memungut biaya kapal tanker di Selat Hormuz, sebelum kemudian mengaitkannya dengan potensi kerja sama Indonesia, Malaysia, dan Singapura dalam mengelola Selat Malaka.

"Kalau kita bagi tiga, Indonesia, Malaysia, dan Singapura lumayan kan. Singapura kecil, Malaysia sama kita bagi dua lah. Kalau bisa seperti itu, tapi kan enggak begitu," ujarnya.

Sementara itu, Presiden Prabowo sebelumnya menyoroti pentingnya jalur laut strategis dalam Rapat Kerja Kabinet Merah Putih di Istana Negara. Ia menekankan peran krusial selat sempit seperti Selat Hormuz dalam menentukan pengedaran daya global, terutama di tengah ketegangan geopolitik.

"Sekarang perang di Timur Tengah itu membuktikan satu selat, Selat Hormuz, itu menentukan hidupnya banyak bangsa, menentukan nilai minyak," kata Prabowo saat Rapat Kerja Pemerintah Anggota Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Rabu (8/4).

Ia menambahkan, sekitar 70 persen kebutuhan daya Asia Timur dan perdagangan internasional melewati perairan Indonesia, termasuk Selat Malaka, Selat Sunda, dan Selat Makassar.

"Betapa pentingnya Indonesia, sungguh kuncinya Indonesia. Karena pentingnya peran kita, maka kita kudu memimpin bangsa ini dengan baik," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

(lau/sfr)

Add as a preferred
source on Google