Satgas Prr Perkuat Umkm Guna Pulihkan Fondasi Ekonomi Daerah Terdampak

Jakarta, CNN Indonesia --

Aktivitas upaya mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di wilayah terdampak musibah di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat terus menunjukkan tren pemulihan. Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) mencatat sebagian besar sektor upaya masyarakat seperti warung, toko, restoran, dan kafe telah kembali beroperasi.

Berdasarkan info Satgas PRR, tingkat pemulihan UMKM di Sumatra Barat telah mencapai 100 persen. Sementara di Aceh dan Sumatra Utara, masing-masing mencapai 94,44 persen, dengan 17 kabupaten/kota nan aktivitas ekonominya sudah melangkah normal.

Dua wilayah tetap memerlukan perhatian khusus, ialah Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Tapanuli Tengah. Di Aceh Tengah, setidaknya 13 unit upaya seperti restoran, warung, kafe, dan warung tetap terdampak kerusakan berat nan tersebar di beberapa desa, termasuk di Kecamatan Linge dan Kebayakan.

Lima unit hotel dan penginapan di wilayah nan sama juga mengalami kerusakan, sehingga aktivitas ekonomi di sejumlah titik belum sepenuhnya pulih. Di Tapanuli Tengah, akibat musibah lebih luas dengan sekitar 2.059 unit upaya terdampak nan tersebar di 14 kecamatan.

Kerusakan akibat banjir dan longsor di Tapanuli Tengah tidak hanya berakibat pada gedung usaha, tetapi juga menghalang pengedaran peralatan dan aktivitas perdagangan masyarakat. Kondisi ini menjadikan wilayah tersebut sebagai prioritas utama intervensi Satgas PRR.

Ketua Satgas PRR, Muhammad Tito Karnavian, menegaskan bahwa pemulihan UMKM adalah salah satu parameter utama bangkitnya ekonomi wilayah terdampak.

"Warung/toko UMKM ini krusial juga lantaran parameter ekonomi, ekonomi kudu jalan, lantaran pertumbuhan ekonomi di wilayah terdampak ini menurun semua," ujarnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (18/4).

Dalam rangka mempercepat pemulihan, pemerintah tidak hanya mendorong pembukaan kembali usaha, tetapi juga memberikan support langsung kepada pelaku UMKM terdampak. Bantuan mencakup perangkat produksi sektor makanan dan minuman, bahan baku usaha, serta paket minyak goreng untuk operasional harian.

Pelaku upaya juga menerima support busana baru sebagai bagian dari pemulihan sektor perdagangan kecil, serta benang songket untuk mendukung keberlangsungan upaya kerajinan lokal. Pemerintah turut menyediakan tenda upaya sementara bagi pelaku UMKM nan tempat usahanya rusak.

Fasilitas sumur bor juga disiapkan untuk memastikan kesiapan air bersih sebagai kebutuhan dasar aktivitas produksi dan jasa usaha. Seluruh support ini dirancang agar pelaku UMKM bisa menjalankan aktivitas produksi dan pelayanan secara optimal di tengah proses pemulihan.

Di sisi pembiayaan, pemerintah memperkuat support melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) nan merujuk pada Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR Pascabencana. Regulasi ini bertindak untuk wilayah Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Tito menambahkan, kerjasama lintas kementerian menjadi kunci pemulihan ekonomi di letak terdampak musibah tersebut.

"Kemudian inflasi kemarin relatif meningkat, tapi sekarang sudah membaik. Aceh itu ada 94 persen UMKM-nya, ini nan dikerjakan Menteri UMKM, berbareng Mendag, dan Menparekraf," pungkas dia.

Melalui kebijakan tersebut, pemerintah memberikan relaksasi berupa penundaan pembayaran, restrukturisasi kredit, serta penambahan plafon pembiayaan. Akses terhadap KUR baru juga dipermudah untuk mendorong pelaku UMKM kembali bangkit.

Sebagai informasi, hingga 18 April 2026, tercatat 193.703 debitur KUR terdampak di tiga provinsi dengan total outstanding mencapai Rp11,22 triliun. Program ini menjadi salah satu instrumen krusial dalam menjaga keberlanjutan upaya masyarakat selama masa pemulihan.

(rir)

Add as a preferred
source on Google