Jakarta, CNN Indonesia --
Sejumlah sejarawan dan masyarakat sipil mengkritik usulan soal almarhum Presiden ke-2 RI Soeharto mendapat gelar pahlawan nasional.
Sejarawan UGM Sri Margana mengatakan seorang pahlawan nasional menurut arti undang-undang tidak boleh abnormal moral dan politik sepanjang hidup.
Menurutnya nama penguasa Orde Baru (Orba) itu bukan baru pertama diusulkan untuk jadi pahlawan nasional, dan pernah ditolak dengan argumen tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Soeharto kan ini bukan nan pertama kali diajukan, beberapa kali sudah diajukan dan ditolak oleh majelis gelar sebelumnya, salah satu alasannya adalah persoalan abnormal moral kan," kata Sri saat dihubungi, Senin (27/10).
"Aneh jika misalnya seseorang mendapat gelar pahlawan pada saat nan sama, dia dianggap sebagai pemimpin sebuah rezim nan melakukan pelanggaran HAM berat," imbuh dia.
Sri mengatakan pada 2023 lalu, negara melalui Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) mengakui terjadinya 12 pelanggaran HAM berat masa lalu. Sebagian besar kasusnya terjadi pada masa Orba di bawah kepresidenan Soeharto.
"Termasuk Marsinah [aktivis pekerja perempuan] itu nan bakal juga diusulkan jadi pahlawan itu terjadi pada rezimnya Soeharto, pelanggaran HAM berat. Jadi jika dikembalikan kepada persyaratan undang-undang nan ada maka sebetulnya dia tidak layak untuk jadi pahlawan nasional," ujarnya.
Ia berambisi Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK) mempertimbangkan dengan baik soal usulan tersebut.
"Saya sendiri termasuk nan tidak setuju jika Soeharto jadi pahlawan nasional lantaran masalah itu. Mungkin jika persyaratan administratif Soeharto sudah memenuhi nan lain seperti berkontribusi melawan kolonialis semua syarat administratif itu, tapi pahlawan nasional kudu konsisten dari awal sampai meninggal, tidak pernah melakukan hal-hal nan tercela," katanya.
Sejarawan Andi Achdian mengatakan beberapa argumen nan dipakai dalam pengusulan itu adalah Soeharto berkedudukan besar dalam pembangunan.
Ia menyebut pembangunan nan dilakukan Soeharto mengandalkan utang.
"Soeharto berjasa dalam pembangunan Indonesia gitu kan, nan secara historis bermasalah, pertama dia naik ke tampuk kekuasaan bukan dengan langkah nan konstitusional. Kedua beban pembangunan ini kan dengan hutang. Itu kan hutang dan runtuh pada 98 udah terbukti lantaran kita berhutang banyak, negara kita masuk dalam krisis," katanya.
Andi menyerahkan kepada masyarakat untuk menilai apakah Soeharto layak mendapat gelar pahlawan nasional.
"Silakan saja generasi menilai jika mereka mau memandang pemimpin itu seperti apa sih, hero itu seperti apa sih, apakah layak alias enggak," katanya.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) sebelumnya menyerahkan daftar 40 nama tokoh nan diusulkan mendapat gelar pahlawan nasional, kepada Menteri Kebudayaan Fadli Zon nan juga Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan tanda Kehormatan (GTK) di Kantor Kemenbud, Jakarta Pusat, Selasa (21/10).
Dari 40 nama itu salah satu nan diusulkan kementerian Gus Ipul itu adalah Soeharto.
Patung perunggu Soeharto setinggi 3 meter berdiri tegak di laman depan Museum HM Soeharto, Bantul. (CNNIndonesia/Tunggul)
Penolakan aktivis sipil dan '98
Masuknya nama Soeharto jadi 40 nama nan diusulkan Kemensos kepada Dewan GTK untuk dijadikan pahlawan nasional itu juga mendapat kritik keras dari golongan sipil, termasuk aktivis 1998.
Dalam keterangan nan diterima pekan lalu, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan, "Upaya menjadikan Soeharto sebagai pahlawan nasional adalah suatu corak pengkhianatan terbesar atas mandat rakyat sejak 1998. Jika usulan ini terus dilanjutkan, reformasi berpotensi berhujung di tangan pemerintahan Prabowo."
"Soeharto jatuh akibat protes publik nan melahirkan reformasi. Oleh lantaran itu menganugerahi Soeharto gelar pahlawan nasional bisa dipandang sebagai akhir dari reformasi itu sendiri," imbuhnya.
Gerakan Masyarakat Sipil Adili Soeharto (GEMAS) menyatakan usulan menjadikan Soeharto sebagai pahlawan nasional oleh Kementerian Sosial merupakan langkah nan mengecewakan.
KontraS yang tergabung dalam GEMAS tersebut mengaku koalisi sudah membaca gelagat rencana pemberian gelar pahlawan nasional bakal diupayakan melangkah dengan mulus oleh pendukungnya.
Koordinator KontraS Dimas Bagus Arya saat dihubungi, Selasa (21/10), menyinggung upaya-upaya nan dilakukan GEMAS untuk mendorong agar Soeharto tidak diusulkan menjadi pahlawan nasional. GEMAS, kata dia, sudah memberikan surat terbuka nan ditandatangani lebih dari 100 lembaga dan perseorangan berisi penolakan kepada Kementerian Sosial.
Sementara itu, Juru Bicara Komite Mahasiswa dan Rakyat untuk Demokrasi (KOMRAD 98), Asep Nurdin, menyatakan penolakannya secara tegas. Ia menilai, usulan pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto merupakan tindakan nan menyalahi logika sehat dan sejarah bangsa.
"Soeharto digulingkan oleh semangat besar Reformasi nan menumpahkan banyak darah dan air mata, serta menyantap korban puluhan, ratusan, apalagi klaim penelitian menyebut hingga jutaan nyawa dari masa menjelang dia berkuasa hingga akhir kekuasaannya. Memberi gelar pahlawan kepadanya adalah corak pengkhianatan terhadap perjuangan Reformasi dan pemutarbalikan sejarah," tegas Asep dalam keterangannya pekan lalu.
Asep menambahkan, kegagalan bangsa dalam menuntaskan pelanggaran HAM berat dan praktik korupsi di masa Orde Baru tak lepas dari kultur bangsa nan mudah melupakan sejarah. Pihaknya menilai upaya pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto merupakan tanda meredupnya semangat Reformasi.
Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi alias Titiek Soeharto. (CNN Indonesia/Kadafi)
Respons family Soeharto
Sementara itu, salah satu putri almarhum Soeharto, Siti Hediati Hariyadi alias Titiek Soeharto, menyambut baik rencana pemberian gelar pahlawan nasional kepada ayahnya.
Titiek nan juga sebagai Ketua Komisi IV DPR RI mengucapkan 'alhamdulillah dan berterimakasih' soal rencana pemberian gelar kepada Presiden Soeharto.
"Alhamdulillah. Terimakasih, jika teralisir itu terimakasih, alhamdulillah," kata Titiek usai mengikuti aktivitas pelepasliaran satwa dilindungi penyu, di Pantai Saba, Kabupaten Gianyar, Bali, Senin (27/10) sore.
Kemudian, mengenai angan dengan adanya rencana pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto, pihaknya menjawab dengan singkat, harapannya adalah nan terbaik,"Harapan nan terbaik," ujarnya.
(yoa/kdf/kid)
[Gambas:Video CNN]
2 jam yang lalu
English (US) ·
Indonesian (ID) ·