Pupuk Indonesia | CNN Indonesia
Minggu, 23 Nov 2025 13:05 WIB
Ilustrasi. (Foto: CNN Indonesia/Yogi Anugerah)
Jakarta, CNN Indonesia --
PT Pupuk Indonesia terlibat secara langsung dalam penguatan pengawasan pengedaran pupuk oleh Kementerian Pertanian (Kementan), menyusul kebijakan penurunan nilai satuan tertinggi (HET) pupuk sebesar 29 persen mulai 22 Oktober lalu.
Sebelumnya, Menteri Pertanian/Kepala Bapanas Amran Sulaiman menyampaikan salah satu strategi pengawasan dilakukan dengan menyampaikan laporan terbaru nan berisi pengaduan masyarakat di setiap pekan.
"Setiap hari Jumat kami mengumumkan alias menyampaikan, menindaklanjuti laporan seluruh masyarakat tani Indonesia, tentang pupuk, perangkat mesin pertanian dan lain-lain," kata Amran di Jakarta, Jumat (21/11).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pengawasan ini secara unik berfokus terhadap kepatuhan pada HET pupuk subsidi. Amran menjelaskan, pada pekan ini tercatat ada 115 pemasok nan menjual pupuk subsidi di atas HET. Ia pun meminta kepada Pupuk Indonesia untuk mencabut penetapan izin jual.
"Tetapi kami prioritas masalah HET, nilai satuan tertinggi pupuk. Sekarang ini tetap ada, satu minggu ini ada 115 itu nilai di atas HET. Dan hari ini juga kita tindaklanjuti meminta kepada Pupuk Indonesia untuk izinnya dicabut," ujar Amran.
Selain temuan nilai di atas HET, pengawasan juga menemukan 136 pihak nan mempersulit petani menebus pupuk hanya dengan menggunakan KTP.
"Kemudian nan kedua adalah tetap ada kerabat kita dari seluruh Indonesia, 136 nan melarang alias mempersulit untuk menebus pupuk dengan menggunakan KTP. Kalau ini 136 kami minta ditegur. Jadi teguran, tapi jika minggu depan tetap terjadi, izinnya juga kita cabut," tambahnya.
Sejak kebijakan dijalankan, tren pengaduan pun dilaporkan menurun signifikan, dari sekitar 2 ribu pengaduan sekarang hanya tersisa sekitar 115.
"Jadi ini sudah menurun tinggal 5 persen dari total laporan. nan dulunya 2 ribu sekarang tinggal 115, berfaedah 5 persen. Ini alhamdulillah sudah membaik," tutur Amran.
Amran memastikan pemerintah tidak bakal memberi toleransi bagi pelanggar. Ia menegaskan, izin langsung dicabut saat pelanggaran terverifikasi.
"Itu kelak semua nan diverifikasi. Ini kan ribuan. Semua nan diverifikasi, sudah terbukti, langsung dicabut. Itu enggak ada ampun," katanya.
(rea/rir)
[Gambas:Video CNN]
15 jam yang lalu
English (US) ·
Indonesian (ID) ·