Jakarta, CNN Indonesia --
Menteri Pertanian (Mentan) merangkap Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman mendorong penyaluran minyak goreng merek Minyakita sepenuhnya melalui BUMN Pangan seperti Perum Bulog dan ID Food untuk mengatasi masalah pasokan nan sempat tersendat di pasar.
Kebijakan ini dipertimbangkan guna memperkuat pengawasan pengedaran dan menjaga stabilitas nilai minyak goreng rakyat.
"Kami minta ke depan, kami sudah koordinasi dengan Pak Mendag (Budi Santoso), jika bisa ke depan kita naikkan lagi (penyaluran Minyakita lewat BUMN Pangan), apakah 65 persen ke pemerintah, BUMN, alias 100 persen. Aku lihat situasinya nanti," ujar Amran di kantornya, Jakarta Selatan, Rabu (15/4).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Saat ini, penyaluran Minyakita tetap merujuk pada skema domestic market obligation (DMO) dengan porsi minimal 35 persen melalui BUMN Pangan.
Namun, pemerintah membuka ruang untuk meningkatkan porsi tersebut, apalagi hingga seluruh pengedaran dikendalikan oleh BUMN.
Amran menilai penguatan peran BUMN diperlukan agar pengedaran lebih mudah dikontrol, terutama saat terjadi lonjakan nilai di pasar.
"Iya, (Minyakita disalurkan lewat) BUMN. Biar mudah dikontrol. Kalau ada kenaikan harga, ya sudah BUMN-nya tanggung jawab," terangnya.
Ia mencontohkan kebijakan serupa pada komoditas daging sapi beku, di mana pemerintah meningkatkan porsi penugasan impor kepada BUMN dibandingkan swasta.
Langkah ini dilakukan untuk memperkuat kendali pemerintah terhadap pasokan dan harga, sekaligus memastikan ada pihak nan bertanggung jawab ketika terjadi gejolak di pasar.
Kebijakan ini diambil setelah sebelumnya pengedaran nan lebih banyak dipegang swasta dinilai kurang efektif dalam meredam perubahan harga.
Menurut Amran, pendekatan serupa bisa diterapkan pada pengedaran Minyakita agar pengawasan lebih terpusat dan respons terhadap kenaikan nilai bisa lebih cepat.
"Kalau BUMN, (pemerintah bisa tindak), (saya bilang), 'Eh Anda minggir. Kalau enggak bisa stabilkan harga'," ujarnya.
Meski membuka kesempatan penyaluran 100 persen melalui BUMN, Amran menegaskan pelaku upaya tetap dilibatkan dalam rantai pasok.
Peran BUMN lebih difokuskan sebagai penanggung jawab utama distribusi, sementara pelaku usaha, termasuk UMKM, tetap diberi ruang di lini hilir.
"Ya boleh, enggak masalah (pengusaha) protes. nan krusial nilai stabil. Kan dari pengusaha langsung ke BUMN. Semuanya pengusaha. Justru pengusaha-pengusaha mini kita bantu," kata dia.
Wacana ini mencuat di tengah kondisi pasokan Minyakita nan sempat seret di sejumlah daerah. Sejumlah pedagang mengaku tidak mendapatkan pasokan apalagi hingga beberapa bulan nan kemudian berakibat pada kenaikan nilai di atas nilai satuan tertinggi (HET).
Data Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) menunjukkan nilai rata-rata nasional Minyakita mencapai Rp15.961 per liter, melampaui HET nan ditetapkan sebesar Rp15.700 per liter.
Sementara itu, minyak goreng curah dan bungkusan premium juga mengalami kenaikan nilai dalam beberapa waktu terakhir.
Di sisi lain, Mendag Budi Santoso menyatakan pemerintah tengah mempertimbangkan peningkatan kuota penyaluran melalui BUMN di atas pemisah minimal 35 persen. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat pengedaran dan menjaga stabilitas nilai di tingkat konsumen.
Saat ini, pengedaran Minyakita melalui BUMN dibagi ke beberapa entitas, antara lain Perum Bulog, ID Food, dan PT Agrinas Palma Nusantara. Namun keterbatasan pasokan dan beban penugasan lain membikin pengedaran belum optimal di lapangan.
[Gambas:Youtube]
(sfr/sfr)
Add
as a preferred source on Google
1 hari yang lalu
English (US) ·
Indonesian (ID) ·