Sultan Jogja Buka Suara Soal Kekerasan Anak Di Daycare Little Aresha

2 jam yang lalu

Jakarta, CNN Indonesia --

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X buka bunyi soal kekerasan terhadap anak-anak nan dititipkan di tempat penitipan anak (daycare) Little Aresha di Kota Yogyakarta.

Sri Sultan mengaku heran tindakan kekerasan terhadap anak-anak balita di daycare itu justru dilakukan para perempuan nan semestinya mempunyai hatikecil pengasuhan alami sebagai seorang ibu.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Saya heran itu [kekerasan] justru dilakukan oleh ibu-ibu. Memangnya dia enggak punya anak? Memperlakukan anak-anak di bawah umur seperti itu," kata Sri Sultan di Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Rabu (29/4) dikutip dari Antara.

Tempat penitipan anak di Yogyakarta tersebut digerebek abdi negara kepolisian pada Jumat (24/4), lantaran kasus kekerasan dan penelantaran anak.

Dalam kasus ini, Polresta Yogyakarta telah menetapkan 13 orang tersangka nan terdiri atas pemilik yayasan, kepala daycare, hingga pengasuh di sana.

"Saya enggak ngerti mereka itu siapa. Ya jika laki-laki [pelaku kekerasan terhadap anak] mungkin, ya, tapi nan melakukan ibu-ibu sendiri kekerasan-kekerasan seperti itu," kata Sri Sultan.

Menurut Sri Sultan, lembaga nan beraksi tanpa izin resmi sudah pasti bakal mendatangkan masalah di kemudian hari.

Oleh lantaran itu, Sultan juga menekankan komitmen pelayanan nan tulus hanya bisa dijamin jika sebuah lembaga berani menempuh jalur legalitas nan jelas.

Guna menindaklanjuti perihal tersebut, Sultan menginstruksikan agar seluruh tempat penitipan anak nan tak berizin di daerahnya segera menghentikan operasionalnya saat ini juga.

"Namanya terlarangan itu mesti bermasalah. Kalau maunya baik-baik ya mesti legal. Jadi, sebetulnya, jika saya ya begitu terlarangan tutup sementara agar diproses legal. Selama tidak mau legal, jangan boleh dibuka sehingga tidak terulang," kata laki-laki nan juga Sultan Keraton Jogja tersebut.

Surat edaran

Selain itu, Gubernur DIY juga memerintahkan jajarannya segera merancang surat info untuk menjadi mandat bagi pemerintah kabupaten/kota bergerak melakukan operasi lapangan, menyisir lembaga-lembaga nan tidak layak, baik secara arsip maupun kualitas layanan.

"Makanya saya minta sigap untuk kreasi surat edaran. Harapan saya kabupaten/kota melakukan operasi. Lihat ada nan ilegal, nan tidak memberikan pelayanan nan tidak baik seperti apa," katanya.

Sultan juga mengkritisi praktik komersialisasi pada daycare ilegal nan seringkali menawarkan waktu penitipan hingga larut malam, namun mengabaikan standar perlindungan anak.

Menurut Sultan, izin resmi adalah syarat absolut nan tidak bisa ditawar, meski perizinan tetap memerlukan pengawasan ketat agar pelayanan tetap prima.

"Yang krusial kan pelayanannya lantaran nan legal pun belum tentu pelayanan itu baik, apalagi ilegal. Ya memang mereka memberikan kebebasan, dititipkan sampai jam 10 malam boleh. Tapi, mesti cost-nya juga mending tambah. Ra mungkin ora [tidak mungkin tidak]," katanya.

[Gambas:Youtube]

(antara/kid)

Add