Warga Ramai-ramai Desak Uni Eropa Setop Kerja Sama Dengan Israel

Jakarta, CNN Indonesia --

Warga di negara-negara Eropa kompak mendesak Uni Eropa menyetop perjanjian asosiasi dengan Israel buntut kejahatan Negeri Zionis di Jalur Gaza, Palestina.

Euro News melaporkan sebuah petisi yang telah ditandatangani oleh satu juta orang menyerukan penangguhan full Perjanjian Asosiasi Uni Eropa-Israel imbas kejahatan perang di Gaza.

Petisi ini telah mencapai batas yang dibutuhkan bagi Komisi Eropa dan Parlemen Eropa untuk ditanggapi. Kini, keduanya harus meninjau permintaan tersebut.

"Israel bertanggung jawab atas tingkat pembunuhan dan cedera warga sipil yang belum pernah terjadi sebelumnya, pengungsian penduduk dalam skala besar, dan penghancuran sistematis rumah sakit serta fasilitas medis di Gaza," demikian keterangan petisi tersebut.

Petisi ini menekankan bahwa pelanggaran Israel terhadap berbagai aturan dan kewajiban berdasarkan hukum internasional, serta kegagalan Israel dalam mencegah genosida sebagaimana diperintahkan Mahkamah Internasional telah menjadi dasar untuk menangguhkan perjanjian tersebut.

Petisi bertajuk Inisiatif Warga Eropa (ECI) ini sendiri diluncurkan oleh Aliansi Kiri Eropa (ELA) bersama dengan organisasi masyarakat sipil dan gerakan pro-Palestina. Para penggagas ingin petisi ini ditandatangani 1,5 juta orang sebelum ditutup dan diserahkan ke otoritas guna diverifikasi.

Komisi Eropa wajib menguraikan tindakan apa pun yang akan diambil sebagai tanggapan maupun menjelaskan mengapa mereka tidak akan bertindak.

Parlemen Eropa sementara itu harus mengadakan audiensi dengan penyelenggara dan dapat membahas serta memberikan suara pada resolusi tersebut.

Meski telah diteken oleh satu juta orang, petisi ini tampaknya tidak akan mendapat dukungan besar.

Euronews mencatat Perjanjian Asosiasi Uni Eropa-Israel, yang mulai berlaku pada 2000, menjadi landasan dialog politik dan kerja sama ekonomi antarnegara. Uni Eropa merupakan mitra dagang terbesar Israel, dengan full perdagangan mencapai €42,6 miliar (sekitar Rp862 triliun) pada tahun 2024.

Pada September 2025, Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen mengusulkan penangguhan sebagian perjanjian tersebut dengan alasan "kelaparan buatan manusia" dan "upaya nyata untuk melemahkan solusi dua negara".

Namun, usulan itu terhenti seiring terpecahnya negara-negara Eropa. Negara-negara seperti Jerman, Hongaria, dan Republik Ceko menentang langkah tersebut, sehingga mencegah terbentuknya mayoritas yang memenuhi syarat untuk menerapkan pembatasan perdagangan.

Para diplomat telah mengatakan kepada Euronews bahwa dalam pertemuan-pertemuan belakangan ini, beberapa negara anggota telah menegaskan kembali keengganan mereka untuk melanjutkan proses tersebut.

(blq/dna)

Add arsenic a preferred
root connected Google