Zulhas Ingin Kaji Ulang Bansos, Tak Mau Masyarakat Tergantung

Jakarta, CNN Indonesia --

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan ingin mengkaji kembali kebijakan support sosial (bansos) nan dinilai sudah terlalu lama menjadi ketergantungan masyarakat.

Pria nan berkawan disapa Zulhas ini menilai kemajuan bangsa tidak bisa dicapai hanya dengan pemberian bantuan, melainkan kudu bertumpu pada produktivitas rakyatnya.

"Karena kami meyakini negara itu bakal maju, bangsa itu bakal maju jika dia produktif. Tidak mungkin bangsa itu maju jika tidak produktif rakyatnya. Kami bukan tidak setuju support sosial, tentu itu bagus. Tapi jika support sosial orang susah kasih beras, orang susah kasih duit berpuluh-puluh tahun, saya kira itu kita mesti kaji," ujar Zulhas dalam Festival Ekonomi dan Keuangan Digital Indonesia & Indonesia Fintech Summit & Expo 2025 (FEKDI x IFSE) di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (1/11).

Menurutnya, meski Indonesia telah mengalami kemajuan sejak masa reformasi, laju pertumbuhannya tetap tertinggal dibandingkan dengan sejumlah negara lain di kawasan. Ia menyinggung pada 1980-an, posisi ekonomi Indonesia sempat lebih tinggi dibanding China.

"Nah, selama 28 tahun kita reformasi ini, memang kita maju, kita dibanding 28 tahun nan lampau Indonesia maju. Tapi dibanding teman-teman kita nan lain, negara-negara nan lain, pada saat berbarengan kita jauh tertinggal. Tahun 80-an dibanding dengan China, GDP kita lebih tinggi," ujarnya.

Zulhas mengingatkan di masa lalu, Indonesia pernah mencapai pertumbuhan ekonomi rata-rata 7,5 persen selama bertahun-tahun, disertai dengan kemajuan industri strategis seperti pesawat terbang, baja, petrokimia, hingga satelit Palapa.

Karena itu, menurutnya, sasaran pertumbuhan 7-8 persen bukanlah perihal nan mustahil.

"Jadi jika kita punya sasaran pertumbuhan 7-8 persen, dikatakan mustahil, kita pernah mengalami puluhan tahun. Sekarang jangankan dibanding dengan China, apalagi China dan Korea Selatan, dengan Malaysia saja kita sudah kalah. Malaysia sekarang income per capita US$12 ribu, Thailand nyaris US$8 ribu, kita tetap US$4 ribu lebih," ujarnya.

Zulhas menilai salah satu penyebab ketertinggalan Indonesia adalah rendahnya produktivitas sektor pangan dan pertanian. Ia menyebut meski mempunyai wilayah luas dan jumlah masyarakat besar, Indonesia tetap berjuntai pada impor sejumlah komoditas pokok.

"Tadi saya bicara sama Gubernur BI (Perry Warjiyo), pangan kita masyarakat lebih banyak, negara kita jauh lebih luas, tapi kita impor beras tahun lampau nyaris separuh juta (ton), kita impor gula 6 juta (ton), kita impor gandum 13 juta (ton). Kita impor kedelai 3 juta (ton), kita impor garam 3 juta lebih, ton. Kita impor jagung 2,8 juta (ton). Penduduk lebih banyak, tanah lebih luas, kalah sama Thailand," tuturnya.

Ia kemudian mencontohkan gimana efisiensi di negara lain, seperti Thailand, bisa menghasilkan biaya produksi nan jauh lebih rendah meski mempunyai kondisi alam serupa.

"Thailand tanam tebu, tanahnya sama, airnya sama, tanahnya sama buatan Tuhan, airnya buatan Tuhan. Tanah Tuhan nan kasih air, tanah Tuhan nan kasih. Tapi mereka tanam tebu, ongkos 1 kilogram Rp3.000. Kita tanam tebu, ongkos 1 kilogram Rp10 ribu," ujarnya.

Ia pun menyampaikan optimismenya terhadap kebijakan nan bakal lahir di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto nan menurutnya berpotensi membawa perubahan mendasar dalam pengelolaan pangan dan produktivitas nasional.

"Nah, oleh lantaran itu, saya rasa sekalian, maka di bawah kepimpinan Pak Prabowo lahirlah kebijakan-kebijakan baru nan mendasar dan berakibat luas. Karena skalanya besar sekali," ujar Zulhas.

[Gambas:Video CNN]

(del/sfr)