16 Mahasiswa Terancam Sanksi Akademik Buntut Grup Chat Mesum Fhui

1 hari yang lalu

Jakarta, CNN Indonesia --

Universitas Indonesia (UI) tetap investigasi kasus dugaan pelecehan seksual di grup chat mahasiswa Fakultas Hukum (FH). Investigasi ini melibatkan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (Satgas PPK) UI, fakultas, serta unit mengenai di tingkat universitas.

"Hingga tahap ini, tercatat sebanyak 16 mahasiswa berstatus sebagai terduga pihak nan terlibat dalam peristiwa tersebut. Seluruhnya tengah menjalani proses pemeriksaan sesuai dengan sistem nan berlaku, dengan tetap menjunjung tinggi asas prasangka tak bersalah, keadilan, serta perlindungan kewenangan beragam pihak," Direktur Hubungan Masyarakat, Media, Pemerintah, dan Internasional UI, Erwin Agustian Panigoro dalam keterangannya, Rabu (15/4).

Disampaikan Erwin, proses penanganan telah melangkah dalam koridor umum sejak korban menyampaikan laporan langsung kepada Satgas PPK disertai bukti pendukung.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Selain itu, laporan tambahan nan difasilitasi melalui perwakilan mahasiswa turut menjadi bagian dari bahan penelusuran. Seluruh laporan, kata Erwin, diverifikasi secara menyeluruh untuk memastikan kecermatan kebenaran dan keadilan dalam pengambilan keputusan.

"Berdasarkan hasil penelusuran sementara, dinamika ini bermulai dari hubungan dalam ruang komunikasi digital nan kemudian menyebar luas dan memicu respons publik. Perkembangan situasi di lingkungan kampus turut menjadi perhatian universitas, termasuk adanya dinamika sosial nan muncul sebagai respons atas kasus tersebut. UI memastikan bahwa kondisi ini telah dikelola, sehingga tidak berkembang menjadi bentrok fisik," tutur dia.

Dalam proses investigasi, Satgas PPK UI bekerja berasas mandat kelembagaan nan diatur melalui Surat Keputusan Rektor serta Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 37 Tahun 2025 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Universitas
Indonesia.

Regulasi tersebut disusun dengan merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024, sehingga seluruh prosedur nan dijalankan telah selaras dengan standar nasional.

Erwin menyebut tahapan penanganan nan sedang berjalan mencakup pemeriksaan para pihak, pendalaman kronologi, verifikasi perangkat bukti, serta penyusunan rekomendasi oleh Satgas PPK.

"Rekomendasi tersebut nantinya bakal menjadi dasar bagi ketua universitas dalam menetapkan keputusan, termasuk kemungkinan pemberian hukuman akademik sesuai tingkat pelanggaran nan terbukti," ujarnya.

Erwin menegaskan pendekatan nan digunakan dalam penanganan kasus ini berorientasi pada perlindungan korban (victim-centered), dengan memastikan tersedianya pendampingan psikologis, support hukum, serta support akademik secara berkelanjutan. Kerahasiaan identitas korban dan pihak mengenai juga dijaga secara ketat sepanjang proses berlangsung.

UI mengimbau seluruh pihak untuk tidak menyebarluaskan info nan belum terverifikasi serta menghindari spekulasi nan dapat mengganggu proses penanganan.

Selain itu, UI juga berkomitmen terus melakukan penguatan sistem pencegahan dan penanganan kekerasan seksual melalui pertimbangan kebijakan, peningkatan kapabilitas Satgas PPK, serta edukasi berkepanjangan bagi sivitas akademika.

Sebelumnya, kasus dugaan pelecehan ini berasal dari beredarnya sebuah tangkapan layar grup chat nan berisikan percakapan mesum diduga mahasiswa FHUI. Di grup tersebut, mereka menyinggung mahasiswi lain.

Dilihat dari akun IG Fakultas Hukum UI (@fakultashukumui), disebutkan bahwa pihak fakultas sudah menerima laporan mengenai grup chat tersebut. Fakultas mengecam keras tindakan tersebut.

(dis/isn)

Add