Anak Buah Zulhas Blak-blakan Keracunan Pangan Bikin Ri Rugi Rp30 T

Jakarta, CNN Indonesia --

Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan) mengungkap kerugian ekonomi Indonesia akibat persoalan keamanan pangan dan kasus keracunan makanan diperkirakan menembus Rp20 triliun hingga Rp30 triliun per tahun.

Deputi Bidang Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan Kemenko Pangan Nani Hendiarti mengatakan kerugian tersebut berasal dari akibat berantai pangan nan tidak kondusif dikonsumsi masyarakat, mulai dari biaya kesehatan, produktivitas tenaga kerja nan hilang, UMKM tutup, ekspor ditolak, hingga sektor pariwisata nan ikut terpukul.

"Kalau kita lihat Indonesia secara makro, ini juga cukup besar, Rp20 triliun sampai Rp30 triliun per tahun. Kerugiannya bukan hanya dari aspek kesehatan, tetapi juga mengenai aktivitas ekonomi, UMKM ditutup, ekspor ditolak, pariwisata drop, juga produktivitas tenaga kerja turun," ujar Nani dalam aktivitas Food Summit 2026 di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Senin (27/4).

Nani menjelaskan persoalan keamanan pangan sekarang menjadi perhatian pemerintah lantaran berangkaian langsung dengan mandat Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dalam memimpin koordinasi lintas kementerian, termasuk untuk memastikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) melangkah tanpa menimbulkan akibat kesehatan.

Menurut dia, pemerintah menilai izin keamanan pangan kudu diperkuat lantaran tetap maraknya bahan pangan nan tidak kondusif beredar dan dikonsumsi masyarakat.

Di saat bersamaan, sejumlah kejadian luar biasa (KLB) keracunan makanan juga dinilai menunjukkan lemahnya sistem pengawasan nan selama ini berjalan.

"Nah, ini nan diatur dalam izin intinya ada tiga hal. Pertama, gimana kita mencegah bahan pangan nan tidak kondusif dikonsumsi masyarakat. Kedua, memperkuat pengawasan keamanan pangan nasional secara terpadu. Dan terakhir, memitigasi kejadian luar biasa keracunan makanan," ujarnya.

Dalam paparannya, kerugian akibat pangan tidak kondusif apalagi dibagi dalam tiga level. Secara global, nilainya mencapai US$110 miliar alias sekitar Rp1.760 triliun per tahun berasas info Bank Dunia.

Sementara pada level Indonesia makro, kerugian dipatok Rp20 triliun-Rp30 triliun per tahun.

Adapun pada level akibat langsung kesehatan, biaya nan kudu ditanggung Indonesia disebut berkisar Rp2,4 triliun hingga Rp3,1 triliun per tahun hanya dari pengobatan kejadian luar biasa keracunan pangan.

Nani menyebut kerugian itu tak hanya berasal dari kejadian pangan rumah tangga alias industri makanan biasa, tetapi juga bisa menjalar ke program pemerintah nan melibatkan pengedaran makanan dalam jumlah besar.

Ia mencontohkan ketika terjadi penghentian sementara alias suspend dalam penyelenggaraan MBG akibat masalah makanan, maka faedah ekonomi dan sosial nan semestinya diterima masyarakat ikut tertahan dan menambah kerugian.

"Termasuk dari program MBG nan ada sekarang, jika Bapak Ibu dengar suspend alias pemberhentian sementara, itu tentu berakibat juga dari sisi kerugian benefit nan semestinya diterima," katanya.

Selain akibat ekonomi, Nani membeberkan ancaman kesehatan akibat lemahnya keamanan pangan juga tidak kecil. Mengacu info Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), pangan nan tidak kondusif dapat memicu sekitar 200 jenis penyakit, mulai dari diare hingga kanker.

Ia juga menyebut rata-rata 1,6 juta orang jatuh sakit setiap hari akibat persoalan pangan nan tidak aman. Kelompok paling rentan adalah anak-anak usia di bawah lima tahun nan paling mudah terdampak penyakit bawaan makanan.

"WHO juga menyampaikan bahwa keamanan pangan ini bisa menakut-nakuti sangat besar. Banyak jenis penyakit, apalagi sampai 200 jenis penyakit, dan anak-anak di bawah lima tahun juga terdampak akibat penyakit bawaan pangan," ujar Nani.

Karena itu, pemerintah tengah menyiapkan penguatan izin keamanan pangan nasional dengan tiga konsentrasi utama, ialah mencegah peredaran pangan tidak aman, memperkuat pengawasan terpadu lintas lembaga, serta menyiapkan mitigasi unik untuk menekan kejadian keracunan makanan.

[Gambas:Youtube]

(del/sfr)

Add as a preferred
source on Google