Bahlil: Daerah Harus Dapat Porsi Ekonomi Lebih Dari Tambang-hilirisasi

Jakarta, CNN Indonesia --

Pemerintah disebut bakal memastikan wilayah penghasil sumber daya alam (SDA) untuk mendapatkan porsi keekonomian nan lebih besar dari aktivitas pertambangan dan hilirisasi.

Hal itu disampaikan langsung oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dalam aktivitas Jakarta Geopolitical Forum IX/2025 nan digelar Lemhannas pada Selasa (24/6). Bahlil mengatakan, kerjasama antara pemerintah pusat, daerah, investor, dan masyarakat kudu menciptakan keadilan sosial sesuai petunjuk sila kelima Pancasila.

Ia menegaskan, hilirisasi ke depannya kudu berkeadilan bagi daerah-daerah, termasuk untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan masyarakat.

"Justru nilai tambahnya kudu orang wilayah nan dapat paling banyak. Mereka kudu jadi tuan di negeri sendiri. Tidak boleh kue ekonomi itu dibawa semua ke Jakarta alias dibawa ke investor. Inilah sebagai penerapan dari sila kelima Pancasila," kata Bahlil di Jakarta.

Bahlil menyampaikan, hilirisasi bukan hanya strategi meningkatkan pendapatan negara, tetapi menjadi strategi konkret nan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Ia mencontohkan pertumbuhan di Maluku Utara dan Sulawesi Tengah nan mencapai 20 persen berkah industri pengolahan mineral, jauh di atas pertumbuhan ekonomi nasional sekitar 6 persen.

"Ini adalah strategi untuk melakukan transformasi ekonomi kita, dari jasa bangunan ke industri. Dan jika ini konsisten kita lakukan, Insya Allah kita bakal menuju kepada apa nan sudah ditargetkan, untuk kita menjadi salah satu negara nan GDP (Gross Domestic Product) kita masuk 10 besar pada 2045," tuturnya.

Untuk itu, saat ini pemerintah tengah menyiapkan peta jalan hilirisasi pascatambang, mencakup pengembangan industri baru nan bisa tetap menopang ekonomi wilayah setelah masa operasional tambang berakhir.

Kebijakan tersebut diharapkan dapat menjaga keberlanjutan ekonomi, sekaligus mencegah kemungkinan terjadi ketimpangan antara pusat dan daerah. Pemerintah, kata Bahlil, mau agar wilayah penghasil tidak hanya menjadi penonton, melainkan bagian utama dalam rantai nilai industri nasional.

Bahlil menyatakan, hilirisasi kudu menjadi perangkat pemerataan ekonomi nan konkret, bukan semata semboyan pembangunan. Program ini diharapkan bakal membuka lapangan kerja baru, memperkuat UMKM lokal, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah penghasil sumber daya alam.

Melalui perencanaan tersebut, Kementerian ESDM berupaya memastikan transformasi ekonomi berbasis sumber daya alam nan berkepanjangan dan inklusif. Bahlil menegaskan, hilirisasi nan berkeadilan merupakan bentuk penerapan Pancasila dalam kebijakan ekonomi nasional.

(rea/rir)

[Gambas:Video CNN]