Basuki: Kontrak Proyek Kawasan Legislatif Di Ikn Diteken Pekan Depan

Yogyakarta, CNN Indonesia --

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Basuki Hadimuljono menyebut perjanjian proyek pembangunan area legislatif dan yudikatif di IKN akan segera diteken.

Basuki mengatakan pascaterbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang pemutakhirkan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 nan juga memuat kelanjutan pembangunan-target penyelesaian IKN, otorita sekarang tengah menuntaskan area legislatif dan yudikatif sesuai pengarahan Presiden Prabowo Subianto.

"Kami menyiapkan ekosistemnya, membangun ekosistem yudikatif dan legislatif, kantor-kantor, hunian, dan kawasannya. Minggu depan ini, kita mau menandatangani kontraknya dan mulai dengan tahap ini," kata Basuki di Sasono Hinggil Dwi Abad, Keraton Yogyakarta, DIY, Minggu (26/10).

"Jadi, insya Allah, akhir 2027 alias awal 2028 sudah bisa selesai, jika nan lainnya sudah," sambungnya.

Basuki selain itu juga mengungkap otorita nan telah melakukan pertimbangan alias penertiban pekerja demi kelancaran pembangunan ibu kota baru. Ini merespons kejadian di kediaman pekerja awal Oktober lalu.

"Mereka saya cek, ngrokok do ning njero, turu, ngrokok (di dalam kediaman merokok, tidur). Ada nan pakai steker kabel tok dilebokke (cuma kabel dimasukkan). Sekarang udah lebih diketatin lagi," beber Basuki.

Presiden Prabowo Subianto telah memutuskan melanjutkan pembangunan IKN. Ia menekankan pembangunan IKN diarahkan ke ibu kota politik.

Prabowo meminta Otorita IKN mengebut pembangunan kompleks instansi legisatif dan yudikatif. Ia mau IKN menjadi ibu kota politik per 2028.

Pemerintah juga mulai memindahkan ASN ke IKN secara bertahap. Targetnya, 9.500 orang ASN berkantor di IKN per 2029.

(kum/wis)

[Gambas:Video CNN]