Banggar Dpr Respons Isu Pelebaran Defisit Apbn Di Atas 3 Persen Pdb

Jakarta, CNN Indonesia --

Badan Anggaran (Banggar) DPR RI merespons pernyataan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengenai rencana pelebaran defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di atas 3 persen dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB).

Ketua Banggar Said Abdullah mengatakan sampai saat ini belum mendengar rencana tersebut langsung dari Purbaya. Pasalnya, belum ada pembicaraan mengenai alias pertemuan resmi mengenai pembahasan APBN lagi.

"Karena belum ada komunikasi awal dari pemerintah, tentu saya belum bisa beranggapan lebih jauh. Namun nan pasti setiap kebijakan ditempuh kudu ada dasar, tujuan, dan strateginya. Saya memandang pemerintah tetap mempunyai ruang fiskal untuk bergerak di bawah 3 persen PDB," ujar Said Abdullah dalam keterangan resmi, Jumat (13/3).

Menurutnya, ada banyak langkah pemerintah untuk tetap menjaga disiplin fiskal APBN di bawah 3 persen. Misalnya, dengan mencapai sasaran pendapatan negara melalui pembenahan perpajakan.

Ia menilai salah satu pembenahan nan bisa dilakukan adalah perbaikan sistem Coretax. Kemudian, naiknya nilai komoditas ekspor, seperti minyak bumi dan mungkin batu bara juga dinilai dapat menambah PNBP.

Dari sisi belanja, dia menyebut pemerintah bisa melakukan efisiensi. Fokusnya melalui memangkas program nan tidak prioritas.

"Jika besaran shopping bisa dikendalikan, menyeimbangkan dengan realisasi pendapatan, tentu sasaran defisit di bawah 3 persen Insyaallah bisa dijaga," jelasnya.

Selain itu, dia menilai pemerintah juga perlu mengelola sasaran pembiayaan. Pasalnya, dia memandang di tengah terpaan pemeringkatan angsuran rating nan negatif, memang tidak mudah mendapatkan pembiayaan melalui SBN.

Said menyebut sisi positif jika defisit di atas 3 persen dari PDB, dalam jangka pendek fiskal lebih lebar, tetapi jangka menengah bakal mengalihkan beban fiskal saat ini di kemudian hari karena pelebaran defisit dibiayai dengan utang.

"Demikian halnya dengan kebijakan QE (Quantitave Easing), jika menggunakan model BI menyerap SBN dari pasar sekunder, kudu diperhitungkan keahlian BI. Sebab BI mempunyai tanggungjawab mengendalikan kurs, dan inflasi," katanya.

"Saya mengharapkan ada kajian melibatkan para ekonom, dengan demikian setiap kebijakan ekonomi dapat pedoman support teknokrasi nan memadai, sehingga segala resikonya dapat terpetakan termasuk mitigasinya. nan mau saya tekankan adalah fiskal kita sehat, stabil dan berkelanjutan," sambungnya,

Purbaya sebelumnya membuka kemungkinan pemerintah meningkatkan defisit di atas 3 persen dari PDB, alias di atas ketentuan Undang-undang Keuangan Negara, andaikan ada pengarahan dari Presiden Prabowo Subianto.

Ia menegaskan sebagai pembantu presiden bakal menjalankan keputusan tersebut.

"(Kalau Prabowo oke, parlemen oke), saya nggak tahu. Kalau perintah kan kita jalankan. Saya kan hanya tangan presiden," ujar Purbaya di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat siang tadi.

[Gambas:Video CNN]

(ldy/sfr)

Add as a preferred
source on Google