slot gacor hari ini gampang menang manut88 slot dana manut88 link manut88 manut88 login manut88 manut88 link manut88 slot server thailand manut88 manut88 manut88 manut88 link alternatif manut88 manut88 manut88 manut88 manut88 manut88 manut88 manut88 login manut88 login GampangJP

Bpkh Pertimbangkan Pakai Dana Cadangan Rp20 T Demi Tekan Ongkos Haji

Sedang Trending 2 jam yang lalu

Jakarta, CNN Indonesia --

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) mengkaji sejumlah opsi untuk menutup potensi kenaikan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH), mulai dari menggeser alokasi nilai faedah hingga menggunakan biaya persediaan nan mencapai sekitar Rp20 triliun.

Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah mengatakan opsi tersebut tengah dibahas di tengah kemungkinan membengkaknya biaya haji imbas lonjakan nilai daya global.

"Apakah kelak diambil dari nilai faedah virtual account nan sudah dianggarkan. Jadi bahasanya di repositioning... Atau ngambil dari persediaan surplus nan telah dipupuk di periode sebelumnya," ujar Fadlul dalam aktivitas Majelis Ukhuwah BPKH 1447H/2026M, Jumat (17/4).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ia mengungkapkan, total biaya persediaan nan saat ini dikelola BPKH mencapai sekitar Rp20 triliun. Namun, biaya tersebut pada dasarnya merupakan milik jemaah haji nan tetap dalam daftar tunggu.

"Saldo kita kurang lebih jika saya tidak salah Rp20 triliun. Cuma masalahnya Rp20 triliun itu punyanya jemaah menunggu," ujarnya.

Fadlul menambahkan penggunaan biaya persediaan berpotensi berakibat pada keahlian finansial BPKH. Jika persediaan tersebut digunakan untuk menutup biaya haji, maka laporan operasional lembaga berisiko tercatat defisit.

[Gambas:Youtube]

"Kalau persediaan diambil, operasional kita tahun 2026 bisa tercatat defisit," kata dia.

Di samping itu, dia menekankan langkah tersebut perlu dikaji secara hati-hati, termasuk dari sisi akuntansi dan persepsi publik, agar tidak menimbulkan kesalahpahaman mengenai keahlian lembaga.

Menurut Fadlul, setiap skema nan diambil kudu tetap menjaga keberlanjutan pengelolaan biaya haji sekaligus melindungi kewenangan jemaah, baik nan sudah berangkat maupun nan tetap dalam daftar tunggu.

BPKH saat ini tetap berkoordinasi dengan pemerintah dan DPR untuk menentukan skema pembiayaan terbaik di tengah meningkatnya tekanan biaya haji akibat aspek global.

(lau/pta)

Add as a preferred
source on Google

Berita Hari Ini

Berita Terbaru

Berita Indonesia

Cerita Horor

Pesona indonesia

Kabar Tempo

Liputan berita

Berita Indonesia Terbaru