Bupati Trenggalek: Turunkan Proporsi Belanja Pegawai, Sehatkan Apbd

1 jam yang lalu

Jakarta, CNN Indonesia --

Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin (Mas Ipin) menyatakan bahwa setidaknya ada dua langkah nan dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Trenggalek untuk menurunkan proporsi shopping pegawai.

Sebelumnya diketahui, shopping pegawai saat ini sudah menyentuh nomor 42 persen dari total Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Sementara, pemerintah pusat menetapkan pemisah maksimal sebesar 30 persen nan bakal bertindak penuh pada 2027 mendatang.

"Undang-Undang HKPD menuntut kita agar shopping pegawai tidak melampaui 30 persen ke depannya," kata Mas Ipin.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ia menyatakan, Pemkab Trenggalek kudu mengupayakan agar struktur anggaran dapat kembali sehat. Langkah ini krusial agar struktur APBD Trenggalek tidak terus-menerus didominasi shopping rutin. Sehingga, pemerintah bisa membuka ruang fiskal lebih luas untuk penerapan beragam pembangunan rakyat.

"Jika mau proporsinya turun, pilihannya hanya dua. Kita kurangi belanjanya, alias kita naikkan pendapatannya," ujarnya.

Untuk itu, Mas Ipin berambisi agar Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BPKPD) baru, Edi Santoso dapat menggali potensi pendapatan daerah, khususnya dari sektor pajak dan retribusi.

"Beliau sangat memahami peta bumi upaya dan potensi wajib pajak. Keahlian ini krusial untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)," ujar Mas Ipin.

Data terbaru Pemkab Trenggalek mencatat, terjadi peningkatan PAD dari Rp280 miliar menjadi Rp353 miliar. Namun, kenaikan tersebut belum bisa menyeimbangkan struktur anggaran nan tetap terbebani shopping pegawai.

Dalam perihal ini, Pemkab didorong menjadikan optimasi PAD sebagai konsentrasi utama dalam strategi jangka menengah menuju sasaran tahun 2027.

Sejalan dengan petunjuk Bupati itu, Pemkab Trenggalek sekarang bergerak sigap menyiapkan langkah lanjutan berbareng BPKPD, ialah memastikan penyesuaian proporsi anggaran tercapai tepat waktu sesuai izin nasional.

Mas Ipin mengingatkan, jika pemerintah kandas mengantisipasi kondisi ini, tingginya shopping pegawai berisiko membatasi keahlian wilayah dalam membiayai pembangunan prasarana dan pelayanan publik. Dengan keterbatasan waktu nan ada, Pemkab Trenggalek diminta melakukan percepatan untuk menjaga stabilitas finansial wilayah hingga tenggat waktu tiba.

(rea/rir)

Add