Dpr Ungkap Biang Kerok Ongkos Haji Rentan Naik Ikuti Kondisi Pasar

Jakarta, CNN Indonesia --

Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang manilai biaya haji saat ini rentan naik akibat pola pengadaan tahunan. Ia pun mendorong penguatan skema investasi Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) agar lebih garang guna menekan ongkos haji yang rawan berubah.

Marwan menilai skema pembiayaan haji saat ini tetap berjuntai pada pola pengadaan tahunan, seperti perjanjian akomodasi dan jasa nan dinegosiasikan ulang setiap tahun.

Menurut dia, pola tersebut membikin biaya haji mudah berfluktuasi mengikuti kondisi pasar, terutama di tengah tekanan dunia seperti melambungnya nilai daya dan biaya logistik saat ini.

Karena itu, DPR mendorong perubahan pendekatan ke skema investasi jangka panjang, termasuk melalui perjanjian jasa dalam periode lebih panjang agar biaya lebih stabil.

"Uang cost haji tetap bisa kita turunkan jika sistem perjanjian di Saudi itu tidak per tahun. Kita perjanjian 10 tahun hotelnya. Tidak rumit setiap tahun kudu berunding, kudu MOU. Berat sekali," ujar Marwan dalam aktivitas Majelis Ukhuwah BPKH 1447H/2026M, Jumat (17/4).

Ia menambahkan perjanjian jangka panjang tersebut dapat menekan biaya lantaran nilai tidak lagi mengikuti negosiasi tahunan.

"Kalau kita perjanjian 10 tahun, jadi nilai setiap tahun flat," katanya.

DPR juga mendorong penguatan aspek investasi dalam pengelolaan biaya haji agar imbal hasil dapat meningkat dan menopang pembiayaan nan lebih besar.

"Pasal investasi itu kudu diperkuat. Sehingga mereka bisa mendapatkan imbal nan lebih. Kalau bisa sampai 12 persen. Kalau 12 persen, 250 ribu jemaah tetap bisa kita cover," ujarnya.

Di tempat nan sama, Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah menyatakan pihaknya tengah mendorong pergeseran strategi pembiayaan dari skema pengadaan tahunan (procurement) menuju investasi jangka panjang.

Menurut dia, skema tersebut dinilai lebih efisien lantaran dapat mengurangi ketergantungan pada perubahan nilai pasar setiap tahun.

"Kalau selama ini tiap tahun kudu bayar, kelak kita jangka panjang kudu melakukan investment. Nah ini nan Insya Allah bakal dikolaborasikan lebih lanjut agar kemauan dari Presiden Republik Indonesia untuk menurunkan biaya haji bisa berlanjut," ujarnya.

Fadlul menambahkan BPKH juga tengah menjajaki kerjasama investasi dengan sejumlah pihak, termasuk Danantara, khususnya dalam sektor akomodasi haji.

"Danantara dan kami sepakat bahwa sebenarnya biaya haji ini tetap bisa turun tanpa kudu menurunkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji," katanya.

Di sisi lain, DPR menilai penguatan skema investasi juga krusial untuk meningkatkan kapabilitas pembiayaan haji. Dengan skema saat ini, keahlian pembiayaan dinilai tetap terbatas dan belum cukup untuk mengimbangi kebutuhan jemaah dalam daftar tunggu.

[Gambas:Youtube]

(lau/pta)

Add as a preferred
source on Google