Komisi V Dpr Soroti Kerusakan Tol Jakarta-tangerang Jelang Arus Mudik

2 jam yang lalu

Tangerang, CNN Indonesia --

Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyoroti kondisi kerusakan jalan di ruas Jalan Tol Jakarta-Tangerang nan berpotensi membahayakan pengendara menjelang arus mudik Lebaran Lebaran 1447 Hijriah/2026 Masehi.

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda mengatakan, pihaknya menerima banyak pengaduan masyarakat mengenai kondisi jalan rusak di ruas tol tersebut.

"Kerusakan jalan cukup parah sampai masyarakat tidak tahan lagi dan akhirnya menyampaikan langsung ke Komisi V. Karena itu kami melakukan sidak ke ruas tol Jakarta-Tangerang nan banyak dikeluhkan," ujar Huda dalam keterangannya nan diterima pada Jumat (13/3).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dari hasil inspeksi mendadak, Huda mengungkapkan, pihaknya menemukan sejumlah titik ruas jalan tol dan arteri nan mengalami kerusakan serius. Namun kondisi paling parah berada di ruas Tol Jakarta-Tangerang nan dikelola oleh Jasa Marga.

Huda mengingatkan seluruh Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) wajib memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) jalan tol. Ia menambahkan, Komisi V telah membentuk panitia kerja (Panja) unik untuk mengawasi pemenuhan standar tersebut.

"Ada 16 parameter dalam SPM nan kudu dipenuhi oleh semua BUJT. Dalam beberapa ruas nan kami lihat, parameter itu tidak sepenuhnya dipenuhi sesuai regulasi, baik dalam PP maupun Permen PU," ujarnya.

Menurutnya, kerusakan jalan tol tidak bisa dianggap sepele lantaran berangkaian langsung dengan keselamatan pengguna jalan.

Oleh lantaran itu, Huda mendesak Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, serta operator jalan tol untuk segera mempercepat perbaikan mengingat arus mudik Lebaran sudah semakin dekat.

"Dalam jangka pendek kudu ada percepatan perbaikan. Jalan rusak ini berisiko menyebabkan kecelakaan. Kalau belum bisa diperbaiki, minimal kudu diberi tanda peringatan agar tidak membahayakan pengguna jalan," paparnya.

Selain itu, Huda meminta Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) menindak tegas operator jalan tol nan tidak memenuhi standar pelayanan minimum, termasuk kemungkinan pemberian sanksi.

Meski operator jalan tol selama ini berkilah kerusakan dipicu kendaraan over dimension over load (ODOL), Huda menegaskan argumen tersebut tidak bisa dijadikan pembenaran.

"Apapun alasannya, kerusakan jalan tol nan membahayakan pengguna tidak bisa ditoleransi," kata Huda.

(dod/kid)

Add