Kpk Ungkap Ada 'jatah Preman' Di Balik Ott Gubernur Riau

Jakarta, CNN Indonesia --

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya praktik jatah preman dalam kasus dugaan pemerasan nan menjadi latar belakang Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Gubernur Riau Abdul Wahid dan sejumlah pejabat lainnya.

"Terkait dengan penambahan anggaran di Dinas PUPR tersebut, kemudian ada semacam japrem alias jatah preman sekian persen untuk kepala daerah. Itu modus-modusnya," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Kantor KPK, Jakarta, Selasa (4/11) malam.

Budi mengatakan, KPK telah melakukan gelar perkara alias pembeberan dan menetapkan sejumlah tersangka dalam kasus tersebut. Identitas para tersangka serta bangunan komplit perkara bakal disampaikan dalam konvensi pers pada Rabu (5/11).

"Besok kami jelaskan saat konvensi pers," ucap Budi.

Dalam OTT nan dilakukan di Riau, KPK menangkap total 10 orang. Di antaranya Gubernur Riau Abdul Wahid, Kepala Dinas PUPR-PKPP Muhammad Arief Setiawan, Sekretaris Dinas PUPR-PKPP Ferry Yunanda, serta Tata Maulana nan disebut sebagai orang kepercayaan Abdul Wahid.

Satu orang lainnya, Dani M. Nursalam nan merupakan Tenaga Ahli Gubernur, menyerahkan diri ke KPK pada Selasa (4/11) malam.

Dari operasi tersebut, KPK turut menyita duit dalam pecahan rupiah, dolar Amerika Serikat, dan poundsterling, dengan total setara Rp1,6 miliar.

Menurut Budi, duit tersebut bukanlah penyerahan pertama. Abdul Wahid diduga sudah beberapa kali menerima duit sebelum tertangkap dalam OTT.

"Uang Rp1,6 miliar itu diduga bagian dari sebagian penyerahan kepada kepala daerah. Artinya, aktivitas tangkap tangan ini merupakan bagian dari beberapa penyerahan sebelumnya," ungkap Budi.

"Jadi sebelum aktivitas tangkap tangan ini, sudah ada penyerahan-penyerahan lainnya," pungkasnya.

(ryn/tis)

[Gambas:Video CNN]