Poin-poin Evaluasi Mbg Untuk Cegah Kasus Keracunan Massal

Daftar Isi

Jakarta, CNN Indonesia --

Sejumlah pihak melayangkan kritik terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) buntut kasus keracunan nan terjadi di sejumlah wilayah dalam beberapa pekan terakhir.

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan telah meminta Badan Gizi Nasional (BGN) mengevaluasi program ini agar kasus keracunan tak terulang.

Kementerian dan lembaga mengenai juga memberikan catatan evaluasi, mulai dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), hingga Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

Kepala BGN Dadan Hindayana mengakui program MBG saat ini menyumbang 46 persen kasus keracunan pangan di Indonesia.

Ia menyebut penyusunan Peraturan Presiden (Perpres) tentang tata kelola MBG telah rampung dan segera dibagikan ke daerah.

Berikut rangkuman pertimbangan terkini terhadap penyelenggaraan program Makan Bergizi Gratis.

Sediakan sendok untuk siswa

Presiden Prabowo Subianto meminta Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menyediakan sendok bagi siswa penerima faedah program Makan Bergizi Gratis.

Permintaan itu disampaikan dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/10).

Prabowo menilai penyediaan sendok sederhana merupakan langkah mini namun krusial untuk memastikan keamanan makanan dan mencegah kasus keracunan terulang.

"Mungkin kita kudu sekarang, Kepala BGN, sudahlah, dibagi aja sendok nan sederhana, tidak apa-apa. Saya kira sendok itu tidak terlalu mahal," ujarnya.

Selain itu, Prabowo juga meminta BGN memperketat prosedur penyelenggaraan MBG dan memastikan penggunaan alat-alat terbaik di setiap dapur penyedia makanan.

Masak pakai air galon

Wakil Kepala BGN Nanik S. Deyang mewajibkan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) nan belum mempunyai air layak konsumsi untuk menggunakan air mineral dalam bungkusan galon saat memasak menu MBG.

Kebijakan itu diberlakukan untuk memastikan kualitas air selama proses pengolahan makanan.

"Kami wajibkan sekarang kudu memakai air galon pak, sementara sebelum mereka mempunyai air nan dipastikan mempunyai kualitas nan baik," kata Nanik dalam aktivitas berjudul "Upaya Meningkatkan Kualitas Gizi Bangsa melalui MBG" di Jakarta, Kamis (23/10).

Larangan masak sebelum tengah malam

BGN juga melarang dapur penyedia MBG alias SPPG memasak sebelum pukul 12 malam.

Ketentuan tersebut tercantum dalam Perpres Tata Kelola MBG nan bakal segera diundangkan.

"Perpres itu sebagian sudah direalisasikan melalui juknis. Misalnya, enggak boleh lagi masak di bawah jam 12. Masaknya kudu jam 2 pagi," ujar Nanik di instansi Kemenko Bidang Pangan, Selasa (21/10).

Kapasitas produksi dapur dikurangi

Kepala BGN Dadan Hindayana mengungkapkan bahwa pemerintah menurunkan kapabilitas produksi dapur MBG dari semula 3.000-4.000 porsi menjadi 2.000-2.500 porsi per SPPG.

Langkah itu diambil sebagai bagian dari upaya menekan kasus keracunan.

"Setiap dapur tidak bisa memproduksi terlalu banyak lantaran risikonya tinggi terhadap kualitas makanan," kata Dadan.

Kebijakan itu sejalan dengan kritik Gubernur DI Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X (HB X) nan menilai sasaran 3.000 porsi per dapur tidak realistis.
"Kalau biasanya hanya bikin 50 porsi terus disuruh bikin 3.000, ya enggak mungkin. Dengan dapur tradisional itu berat," ujar Sultan HB X di Kompleks Kepatihan, Jogja, Jumat (17/10).

Sultan mengusulkan agar dapur MBG dibagi ke unit-unit kecil, masing-masing melayani sekitar 50 porsi untuk menjamin kualitas makanan.

Wajib Punya Fasilitas Air Berfilter dan UV

BGN juga mewajibkan seluruh SPPG mempunyai akomodasi pengelolaan air dengan filter dan teknologi sinar ultraviolet (UV).

Kebijakan ini merupakan kelanjutan dari patokan penggunaan air galon, sebagai standar jangka panjang untuk menjamin kebersihan.

"Ke depan, semua SPPG kudu punya akomodasi air berfilter dan ber-UV," ujar Nanik.

Dalam forum nan sama, Kepala Pusat Riset Teknologi dan Proses Pangan BRIN Satriyo Krido Wahono menyoroti aspek penyimpanan bahan makanan di dapur MBG.

Ia menemukan tetap banyak pengelola nan salah kaprah menganggap bahan pangan kondusif hanya lantaran disimpan di freezer.

"Kalau ditumpuk terlalu banyak, bagian luar memang dingin, tapi bagian dalam bisa tetap panas dan kuman tumbuh. Itu berbahaya," kata Satriyo.

Usulan School Kitchen dari Kemendikdasmen

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti mengusulkan konsep school kitchen untuk menggantikan sistem dapur terpusat (SPPG).

Usulan ini dinilai lebih efektif lantaran dapur bakal konsentrasi melayani satu sekolah saja.

"Beda kitchen school dan SPPG itu pada skala. Kalau SPPG menyiapkan makan untuk banyak sekolah, kitchen school hanya untuk satu sekolah," kata Mu'ti saat berjamu ke Bank NTB Syariah di Mataram, Rabu (22/10).

Menurut Mu'ti, skema ini cocok diterapkan di sekolah berbasis pondok lantaran sudah mempunyai pengalaman mengelola dapur sendiri.

Namun, dia menegaskan keputusan akhir tetap berada di tangan BGN. "Keputusan bukan pada kami," ujarnya.

Dapur Harus Bersertifikat

BGN juga mewajibkan seluruh SPPG nan mau kembali beraksi mengantongi sertifikat kelayakan.

Wakil Kepala BGN Nanik S. Deyang menyebut dari 112 dapur nan sempat ditutup, baru 13 nan mengusulkan izin buka kembali.

"Yang ditutup jumlahnya 112 SPPG. Dari 112 itu, baru 13 nan menyatakan siap dibuka lagi. Tapi kita tetap cek ulang," ujarnya.

Syarat untuk beraksi kembali meliputi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), sertifikat halal, serta Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP) sebagai agunan mutu dan keamanan pangan.

(fra/faz/fra)

[Gambas:Video CNN]