Satgas Prr Pulihkan Ribuan Hektare Sawah Demi Jamin Ketahanan Pangan

Jakarta, CNN Indonesia --

Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatra tengah memprioritaskan pemulihan lahan sawah di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Langkah rehabilitasi ini bermaksud mengembalikan produktivitas sektor pertanian sekaligus memperkuat ketahanan pangan di wilayah nan sebelumnya terdampak banjir dan longsor.

Skema nan dijalankan mencakup revitalisasi lahan agar kembali produktif sekaligus membantu petani memulihkan mata pencaharian mereka. Pendekatan ini tidak hanya menyasar aspek bentuk lahan, tetapi juga menyentuh sisi penghidupan masyarakat nan terdampak langsung.

Berdasarkan info Satgas PRR per 13 April 2026, dari total 42.702 hektare sawah nan menjadi sasaran rehabilitasi di tiga provinsi, sebanyak 1.301 hektare telah sukses dipulihkan. Sementara itu, 8.991 hektare lainnya tetap dalam proses penanganan.

Di Provinsi Aceh, sasaran rehabilitasi mencakup 31.464 hektare, dengan capaian 42 hektare nan telah selesai direhabilitasi. Di Sumatra Utara, dari total 7.336 hektare nan menjadi sasaran, sebanyak 170 hektare telah kembali produktif.

Capaian paling menonjol tercatat di Sumatra Barat, di mana 1.089 hektare dari total 3.902 hektare sasaran telah sukses direhabilitasi. Angka ini menjadi nan tertinggi di antara tiga provinsi terdampak dan mencerminkan percepatan kerja di lapangan.

Pemulihan lahan juga melangkah seiring dengan pembersihan lumpur di letak terdampak. Di Aceh, 480 dari 519 titik nan menjadi sasaran telah selesai dibersihkan, sementara 39 letak tetap dalam proses penanganan.

Di Sumatra Utara, 20 dari 23 letak telah dituntaskan, dengan tiga letak tetap dalam pengerjaan. Adapun di Sumatra Barat, seluruh 29 letak terdampak telah selesai dibersihkan sepenuhnya.

Sebelumnya, Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatra, Muhammad Tito Karnavian, menegaskan bahwa rehabilitasi sawah tidak cukup hanya memulihkan kondisi bentuk lahan. Aspek legalitas dan kepastian norma atas lahan juga menjadi bagian nan tidak terpisahkan dari proses pemulihan.

Ia pun menyoroti pentingnya sinkronisasi info pertanahan, terutama bagi penduduk nan kehilangan arsip kepemilikan akibat bencana. Tanpa kepastian hukum, lahan nan telah dipulihkan berisiko tidak dapat dimanfaatkan secara optimal oleh pemiliknya.

"Karena BPN ini di bawah Menteri ATR/BPN (Nusron Wahid), mungkin perlu ada petunjuk kepada jejeran agar proaktif bekerja sama dengan Pemda untuk menyelesaikan persoalan tanah, pemisah lahan, sekaligus membantu sertifikat nan hilang," ujarnya usai Rapat Koordinasi Tim Pengarah Satgas PRR di Jakarta, Senin (6/4).

Tito juga meminta pemerintah wilayah aktif berkoordinasi dengan Kantor Wilayah ATR/BPN setempat dalam pendataan ulang lahan warga. Apabila ditemukan hambatan, pemerintah pusat siap turun tangan untuk memastikan proses melangkah sigap dan tepat sasaran.

(rir)

Add as a preferred
source on Google