Usai Gamki, Aliansi Sumut Polisikan Jk Soal Dugaan Penistaan Agama

Jakarta, CNN Indonesia --

Sejumlah organisasi nan tergabung dalam Aliansi Masyarakat Sipil Sumatra Utara (Sumut) melaporkan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK) ke Polda Sumut mengenai dugaan penistaan agama.

Laporan tersebut diterima dan teregister dengan nomor LP/B/579/IV/SPKT/POLDA SUMATERA UTARA tanggal 14 April 2026.

Perwakilan aliansi sekaligus Ketua Sinode Gereja Laskar Kristus Indonesia (GLKRI), Bishop Dikson Panjaitan mengatakan laporan dilayangkan lantaran pihaknya menilai JK telah melakukan penistaan terhadap kepercayaan Kristen.

Hal ini mengenai pernyataan JK saat berceramah di Masjid Universitas Gadjah Mada (UGM) pada Maret 2026 lampau nan membahas bentrok Poso dan Ambon nan berangkaian dengan umat Kristen dan muslim.

Bishop menyebut membunuh bukanlah aliran nan dianut umat Kristen. Hal tersebut justru bertentangan dengan aliran dalam alkitab.

"Pernyataan Pak Jusuf Kalla ini sungguh menistakan. Karena sudah menyangkut kepada substansi daripada kitab suci itu sendiri. Karena aliran kristen itu unik dengan aliran cinta kasih. Justru nan lebih kontras, Kristen itu diajarkan untuk mengasihi musuh, kasihilah musuhmu," kata dia kepada wartawan, Rabu (15/4).

Karenanya, menurut Bishop, pernyataan nan disampaikan JK sangat melukai hati umat Kristen. Terlebih, pemeluk kepercayaan Kristen tidak memusuhi umat muslim.

"Apalagi beliau (JK) mengatakan Kristen membunuh Islam, padahal Islam bukan musuh, sampai sekarang jujur bahwa orang Kristen itu pada umumnya tidak pernah menganggap Islam itu musuh. Walaupun mungkin mereka ada nan sebagian menganggap itu, jadi itu sangat melukai emosi umat kristen di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia saja," tutur dia.

Lebih lanjut, Bishop menegaskan laporan dari Aliansi Masyarakat Sipil ini tidak berangkaian dengan pihak mana pun. Termasuk golongan ormas di Jakarta nan lebih dulu melaporkan JK.

"Tidak ada kaitannya ataupun langkah kita mendukung organisasi tertentu alias berangkaian dengan itu. nan kita laporkan murni adalah satu dorongan dari kita sendiri, tapi kita berterima kasih lantaran ada kawan kita mendukung dari aliansi masyarakat sipil sumut. Sehingga kami bisa satu hati, sepakat, ramai untuk telaah ini dan diambil satu konklusi bahwa saya sebagai pelapor," ujarnya.

Sebelumnya, GAMKI berbareng Dewan Pakar Majelis Umat Kristen Indonesia (MUKI), Asosiasi Pendeta Indonesia (API), Gerakan Perjuangan Masyrakat Pluralisme, DPP Si Pitung, hingga DPP Horas Bangso Batak melaporkan JK ke Polda Metro Jaya.

Laporan itu diterima dan teregister dengan nomor LP/B/2546/IV/2026/SPKT/Polda Metro Jaya pada tanggal 12 April 2026.

Dalam keterangannya, DPP GAMKI mengutip pernyataan JK nan dinilai kontroversial itu. Pernyataan itu menyinggung bentrok di Poso dan Ambon pada awal 2000-an. Mereka mempermasalahkan soal frasa 'syahid' nan diungkap JK mengenai bentrok nan menyinggung agama, termasuk di Poso dan Ambon.

Ketua Umum DPP GAMKI Sahat Sinurat menyatakan mereka juga mengecam keras pernyataan JK nan dinilai menyakiti hati umat Kristen dan menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat.

JK hingga UGM bantah penistaan

Sementara itu, Juru Bicara JK, Husain Abdullah juga telah membantah dugaan penistaan aliran Kristen sebagaimana nan dilayangkan DPP GAMKI dan sejumlah organisasi lain.

Husain menyebut postingan video nan viral di media sosial kehilangan konteks utuhnya. Video dimaksud berisi pernyataan JK nan menyebut kedua belah pihak dalam bentrok Poso dan Ambon dengan istilah 'mati syahid'.

"Setelah ditelusuri, tuduhan itu merupakan hasil pemotongan konteks (context cutting). Kami membantah dengan tegas tuduhan itu," ujar Husain saat dikonfirmasi melalui pesan tertulis, Minggu (12/4) malam.

Husain menjelaskan pernyataan JK itu justru menegaskan bahwa tak ada satupun kepercayaan di bumi nan mengajarkan umatnya untuk saling membunuh.

"Pandangan keliru kedua pihak inilah nan terlebih dulu diluruskan Pak JK bahwa tidak ada satu pun kepercayaan nan membolehkan untuk saling membunuh. Ini disampaikan kepada para panglima perangnya saat itu," ujarnya.

Kanal YouTube Masjid Kampus Universitas Gadjah Mada (UGM) juga ikut bersuara soal pidato JK berjudul 'Strategi Diplomasi Indonesia dalam Memitigasi Potensi Eskalasi Perang Regional Multipolar' bertempat di Masjid Kampus UGM pada 5 Maret 2026 lalu.

Admin kanal YouTube Masjid Kampus UGM menyampaikan pesannya melalui kolom komentar nan disematkan mulai Senin (12/4) kemarin.

"Jemaah sekalian, kami minta dengan sangat untuk menyimak video secara utuh, bukan hanya potongan-potongan nan beredar. Seringkali cuplikan nan tidak komplit dapat menimbulkan kesalahpahaman lantaran konteks pembicaraan tidak tersampaikan dengan baik," tulis admin dalam kolom komentar.

CNNIndonesia.com telah meminta izin kepada Ketua Takmir Masjid UGM, Muhammad Yusuf untuk mengutip isi dari komentar tersebut.

"Mari kita bersikap setara dalam menilai suatu hal, dengan memandang secara menyeluruh sebelum mengambil konklusi alias menyebarkannya lebih lanjut. Adapun andaikan memerlukan penjelasan lebih lanjut, silakan langsung ke pihak nan bersangkutan. Terima kasih atas perhatian dan kebijaksanaannya," tutupnya.

Di sisi lain, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai mendorong penyelesaian polemik JK melalui dialog, sebagai upaya menjaga persatuan di tengah potensi ketegangan sosial berbasis perbedaan pandangan.

Pigai menilai pendekatan non-litigasi lebih efektif dalam meredam bentrok dibandingkan langkah hukum, khususnya dalam rumor nan sensitif seperti agama. Ia pun menolak tegas pihak nan melaporkan JK ke polisi.

"Saya Menteri HAM tidak sepakat dengan laporan polisi terhadap Pak JK. Saya tolak tegas. Terus terang tidak ada manfaatnya juga," ujar Pigai seperti dikutip Antara, Rabu (15/4).

(dis/dal)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNN]