Jokowi Tolak Whoosh Diukur Dari Laba: Ada Social Return On Investment

Jakarta, CNN Indonesia --

Joko Widodo atau Jokowi mengungkap alasannya membangun proyek kereta sigap Jakarta-Bandung Whoosh nan belakangan disorot lantaran utang nan membengkak dan dugaan penggelembungan anggaran (mark up).

Dia menyebut proyek Whoosh dibangun untuk mengatasi kemacetan di Jakarta dan Bandung. Menurut Jokowi, macet di Jabodetabek dan Kota Bandung sudah sangat parah.

Atas dasar itu pemerintah membangun beragam moda transportasi. Selain kereta cepat, pemerintah membangun transportasi lain, seperti LRT hingga MRT.

"Ini, jadi kita kudu tahu masalahnya dulu, ya. Di Jakarta itu kemacetannya sudah parah. Ini sudah sejak 30 tahun, 40 tahun nan lalu, 20 tahun nan lampau dan Jabodetabek juga kemacetannya parah," kata Jokowi di area Kottabarat, Senin (27/10/2025).

Taksiran Jokowi, kemacetan nan sudah sangat parah di Jakarta dan Kota Bandung bisa merugikan negara hingga Rp100 triliun per tahun. 

"Kalau di Jakarta saja kira-kira [rugi] Rp65 triliun per tahun. Kalau Jabodetabek plus Bandung kira-kira sudah di atas Rp100 triliun per tahun," ungkapnya.

Untuk itu, untuk mengatasi kemacetan nan terjadi di Jabodetabek dan Bandung diperlukan moda transportasi untuk mengurangi kerugian.

"Kereta cepat, MRT, LRT, kereta bandara, KRL. Agar kerugian itu bisa terkurangi dengan baik. Dan prinsip dasar transportasi massal, transportasi umum itu adalah jasa publik. Ini kita juga kudu ngerti bukan mencari laba," sambung Jokowi.

Bagi Jokowi, transportasi massal alias umum tidak bisa dilihat dari untung saja, melainkan juga dari untung sosial, salah satunya pengurangan emisi karbon.

"Jadi, sekali lagi, transportasi massal, transportasi umum, itu tidak diukur dari laba, tetapi adalah diukur dari untung sosial. Social return on investment, misalnya, pengurangan emisi karbon," terangnya.

Di sisi lain, dia juga menilai produktivitas masyarakat menjadi lebih baik. Selain itu polusi nan lebih berkurang.

"Di situlah untung sosial nan didapatkan dari pembangunan transportasi massal. Jadi, sekali lagi, jika ada subsidi itu adalah investasi, bukan kerugian. kayak MRT. Itu pemerintah provinsi DKI Jakarta mensubsidi Rp800 miliar per tahun itu pun baru dari Lebak Bulus sampai ke HI. Nanti jika semua rute sudah selesai diperkirakan Rp 4,5 triliun. Dari hitung-hitungan kami dulu 12 tahun nan lalu," bebernya.

Jokowi tak menjawab lugas saat ditanya apakah pernah memprediksi kerugian Whoosh. Namun dia mengaku memprediksi Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization makin positif.

"Itu pun jika penumpangnya sekarang per hari kan kayak Whoosh itu sudah 19.000 dan sudah mencapai penumpang sampai 12 juta penumpang. Itu jika setiap tahun naik, naik, naik orang berpindah, ya kerugiannya bakal semakin mengecil, semakin mengecil, semakin mengecil.

"Ini kan baru tahun pertama. Mungkin diperkirakan apa Ebitadanya juga sudah positif dan diperkirakan bakal lebih turun lagi setelah 6 tahun. Perkiraan, lantaran ini tergantung perpindahan orang ya dari transportasi pribadi ke transportasi massal," tuturnya.

Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung mempunyai nilai investasi mencapai US$7,2 miliar alias sekitar Rp116,54 triliun (kurs Rp16.186 per dolar AS). Nilai tersebut lebih besar dibandingkan tawaran awal China sebesar US$6,07 miliar alias sekitar Rp86,67 triliun saat proposal disampaikan ke Indonesia.

Dari total nilai proyek, sekitar 75 persen pendanaan berasal dari pinjaman China Development Bank, sementara sisanya dari modal pemegang saham nan terdiri atas PT KAI, Wijaya Karya, PTPN I, dan Jasa Marga.

Membengkaknya nilai investasi ini menimbulkan perdebatan publik mengenai tanggungan utang proyek. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya menolak opsi penggunaan APBN untuk melunasi utang tersebut.

"Itu kan Whoosh sudah dikelola oleh Danantara kan. Danantara sudah ngambil Rp80 triliun lebih dividen dari BUMN, semestinya mereka manage dari situ saja," kata Purbaya usai melakukan inspeksi di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin (13/10).

Menurut Purbaya, dengan dividen sebesar itu, Danantara semestinya bisa mengelola pembiayaan restrukturisasi utang Whoosh tanpa perlu menarik biaya dari APBN.

Saat ini pemerintah tengah bermusyawarah dengan China untuk merestrukturisasi utang Whoosh.

Selain masalah utang nan membengkak, Whoosh juga dibayangi dugaan penggelembungan anggaran (mark up). KPK didorong mengusut dugaan penggelembungan anggaran ini. 

Baca selengkapnya di sini...

(tim/wis)

[Gambas:Video CNN]