Kata Dpr Soal Pelaku Wisata Minta Naikkan Kuota Pengunjung Tn Komodo

Forum ini menjadi wadah perbincangan untuk mencari solusi atas kebijakan pembatasan kuota visitor Taman Nasional Komodo nan saat ini ditetapkan maksimal 1.000 orang per hari.

Pertemuan nan dipimpin langsung Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Hariyadi, nan lebih dikenal sebagai Titiek Soeharto ini, dihadiri oleh Wakil Menteri Kehutanan RI Rohmat Marzuki, Bupati Manggarai Barat Edistasius Endi, serta seluruh unsur pelaku industri pariwisata mulai dari operator kapal, hotel, restoran, hingga masyarakat lokal.

Para pelaku wisata di Labuan Bajo menyampaikan keluhan dan angan agar kebijakan Daya Dukung Daya Tampung (DDDT) dikaji ulang secara menyeluruh. Mereka menilai batas nan terlalu ketat saat ini sangat berakibat pada roda ekonomi daerah.

"Permintaan kami, sementara pembatasan ini ditangguhkan dulu, dibuka kembali. Kalaupun kudu dibatasi, minta dinaikkan menjadi 3.000 orang per hari," tegas salah satu perwakilan pelaku wisata, Budi Widjaja saat berbincang dengan Komisi IV DPR RI di Taman Laut, Labuan Bajo, Jumat,(24/4).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menanggapi perihal tersebut, Titiek Soeharto menegaskan bahwa tujuan pembatasan sebenarnya sudah tepat untuk menjaga kelestarian alam, namun soal besaran angkanya perlu didiskusikan kembali agar tidak mematikan ekonomi masyarakat.

"Ini memang perlu dikaji lagi jumlahnya. Spirit-nya sudah benar, ini kan tempat bapak ibu cari makan. Kalau tidak dibatasi, kelak rusak juga tempatnya," ujar Titiek.

Ia menyarankan agar penyesuaian dilakukan secara bertahap, tidak dipotong secara drastis.Titiek juga menyoroti ketidaknyamanan ketika wisatawan, khususnya mancanegara, sudah terlanjur datang jauh-jauh namun kandas masuk lantaran kuota penuh.

"Jangan ada nan dirugikan. Coba dibicarakan solusinya, kita semua mencari kebaikan bersama," ucapnya.

Sementara itu, Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki memastikan pihaknya sepakat untuk melakukan pertimbangan dan kajian ulang secara berkelanjutan.

Kebijakan ini dibuat bukan untuk menutup akses, melainkan menjaga keseimbangan antara ekologi, sosial, dan ekonomi.

"Kita sepakat prinsipnya kudu ada pembatasan, tapi tidak boleh menyengsarakan masyarakat. Kajian bakal dilakukan terus menerus agar sesuai kondisi lapangan," kata Rohmat.

Dia menambahkan, kebijakan kuota visitor ini lahir lantaran lonjakan kunjungan nan sangat signifikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2025 saja, total visitor mencapai sekitar 429.000 orang.

Masalah utamanya adalah pengedaran visitor nan tidak merata. Pulau Padar menjadi letak nan paling padat, apalagi saat musim liburan kondisi menjadi sangat berjubel nan mengganggu kenyamanan dan keselamatan visitor dibandingkan letak lain seperti Loh Liang alias Loh Buaya.

Dengan adanya pertemuan ini, diharapkan bakal lahir formula baru nan bisa melindungi alam sekaligus menyejahterakan masyarakat setempat.