Kelakar Seskab Teddy Soroti Hp Jadul Tahun 1995 Milik Pak Bas

Jakarta, CNN Indonesia --

Sekretariat Kabinet Teddy Indra Wijaya berkelakar dengan Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono alias Pak Bas lantaran tetap menggunakan handphone jadul.

Saat berjumpa dengan Teddy, Basuki tetap menggunakan handphone Nokia keluaran 1995. Hal itu pun sontak menjadi sorotan Teddy.

"Handphone tetap sama, Nokia tahun?" tanya Teddy, dikutip dari video nan diunggah di akun IG @teddy_hq pada Jumat (16/1).

"1995," jawab Basuki.

Pada pertemuan itu, Teddy juga sempat memperlihatkan jumlah penonton kontennya berbareng Basuki saat mereka meninjau proyek pembangunan di IKN beberapa hari lalu.

Teddy menunjukkan penonton konten nan diunggah itu mencapai lebih dari 1 juta penonton.

"Yang punyaku 1 juta nan nonton, 1 juta sendiri, fee, bayar," kelakar Teddy kepada Basuki.

Terpisah, melalui akun IG @sekretariat.kabinet, Teddy menyampaikan Basuki berkonsultasi atas masukan dari Presiden Prabowo terhadap IKN.

Selain itu, Basuki juga disebut melaporkan sejumlah perkembangan pembangunan IKN.

"Berkonsultasi mengenai beberapa masukan Bapak Presiden Prabowo Subianto nan diberikan saat berjamu ke IKN beberapa hari lalu," kata Teddy.

Prabowo mengunjungi IKN untuk pertama kali sebagai Presiden RI pada Senin (12/1) kemarin. Ia bermalam di sana.

Mensesneg Prasetyo Hadi menyebut, Prabowo memberikan koreksi terhadap sejumlah perihal mengenai kreasi dan kegunaan Ibu Kota Nusantara.

Pras menyebut, Prabowo meminta Badan Otorita IKN dan Kementerian PU untuk senantiasa memperbaiki hal-hal tersebut ke depan.

"Jadi tadi tetap ada beberapa perihal nan bapak presiden memberikan koreksi terhadap pertama misalnya mengenai design, kedua mengenai kegunaan dan diminta terus-menerus OIKN dan Kementerian PU untuk memperbaiki," kata Pras di Malang, Jawa Timur, usai mendampingi Prabowo mengunjungi IKN, Selasa (13/1).

Selain itu, Pras juga mengungkap petunjuk Prabowo untuk mempercepat pembangunan IKN.

"Presiden memang sejak awal memberikan penekanan untuk percepatan proses pembangunan akomodasi nan bakal dipergunakan untuk legislatif maupun yudikatif nan harapannya bisa selesai di 2028," ucap dia.

(mnf/asr)