Said Abdullah: Doktrin Pertahanan Semesta Prabowo Masih Sangat Relevan

Jakarta, CNN Indonesia --

Ketua DPP PDI Perjuangan, Said Abdullah, menegaskan doktrin pertahanan semesta nan dijalankan Presiden Prabowo Subianto menjadi fondasi krusial menghadapi perubahan tatanan geopolitik dunia.

Menurutnya, sistem pertahanan nan dirumuskan Jenderal AH Nasution itu tetap sangat relevan untuk menjawab tantangan perang modern.

"Sifat dari sistem pertahanan semesta melibatkan seluruh rakyat dan sumber daya nasional dalam membangun pertahanan. TNI dan Polri sebagai kekuatan pertahanan dan keamanan utama, nan di topang oleh partisipasi aktif rakyat terlatih dalam bela negara," ujar Said Abdullah di Jakarta, Senin (6/10).

Ia menilai, upaya Prabowo memperkuat struktur pertahanan melalui pembentukan enam Kodam baru, puluhan komando di matra laut dan udara, hingga penambahan pasukan unik merupakan bukti nyata pembangunan kekuatan TNI.

Menurutnya, langkah ini juga kudu dibarengi dengan penguatan industri pertahanan dalam negeri nan menopang kebutuhan perangkat pertahanan (alutsista) juga berkembang.

"Kita telah mempunyai PT PAL nan bisa membikin kapal perang, kita mempunyai PT Pindad nan memproduksi tank, senapan tempur, dan arteleri berat lainnya," ujarnya.

Kemudian, Indonesia kata Said, juga mempunyai proyek pengembangan pesawat tempur dengan Korea Selatan untuk pengembangan pesawat tempur generasi 4.5 berkode KAI KF 21 Boramae.

"Prototipe sudah ada, dan sempat uji coba, entah kenapa lajunya proyek ini lambat sekali. Intinya, industri pertahanan nasional kita perlukan untuk membangun kemandirian perangkat pertahanan nasional," ujarnya.

Dari sisi anggaran, Said menegaskan DPR bakal terus mendukung kebutuhan TNI untuk mencapai Minimum Essential Force (MEF). Meski begitu, dia mengakui alokasi anggaran pertahanan Indonesia tetap tertinggal dibandingkan negara lain.

"Global Firepower 2025 menempatkan Indonesia di urutan 29 dunia, di bawah Singapura. Ini tentu belum ideal, tapi bakal terus kita perkuat sejalan dengan penyehatan fiskal," tegasnya.

(inh)